SUARAINDONEWS, Bandung-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Yudi Triadi terlihat kompak dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yoyon Sonjaya dalam penandatanganan perjanjian kerja sama untuk pemulihan maupun penyelamatan terhadap aset-aset negara yang bersifatnya non litigasi dan litigasi, yaitu penyelamatan aset. Penandatanganan perjanjian atau MOU tersebut berlangsung di Aula R.Soeprapto, Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. RE Martadinata pada Selasa (11/02/2020).
Perjanjian serta penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kantor BPN Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Kejari wilayah Se-Jawa Barat.
Adapun kegiatan itu tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
Dalam hal tersebut, Kajari Depok Yudi Triadi menjelaskan penandatanganan ini menindaklanjuti hasil perjanjian/MoU antara Kejaksaan Agung RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 yang lalu.
“Sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah,” jelasnya.
Ia pun menuturkan bahwa dalam pemulihan maupun penyelamatan terhadap aset-aset negara, sifatnya itu ada yang non litigasi dan ada juga yang disebut dengan litigasi, yaitu penyelamatan aset.
“Jadi pihak BPN Depok jangan ragu untuk minta bantuan ke Kejaksaan. Apalagi ini merupakan tindaklanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Jaksa Agung dengan Menteri ATR/BPN,” tuturnya.
Perjanjian kerjasama ini, lanjutnya dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan agraria/pertanahan dan tata ruang dalam rangka penegakan hukum serta pengamanan strategis di bidang Pertanahan dan Tata Ruang. (Akhirudin).
