SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Padang, Komite IV DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN 2026. Tujuan utamanya adalah menyerap masukan dari berbagai pihak di daerah untuk menyusun rekomendasi dan pertimbangan DPD RI terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.
Sumbar Punya 8 Prioritas Pembangunan
Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa Sumatera Barat sudah merancang arah pembangunan yang sejalan dengan visi nasional. Ada 8 fokus utama:
- Pendidikan merata dan layanan kesehatan berkualitas
- Sumbar sebagai lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi hijau
- Kemajuan Nagari dan desa
- Pusat perdagangan wilayah barat Indonesia
- Infrastruktur adil dan tahan bencana
- Penguatan nilai adat (ABS-SBK) dan ketahanan keluarga
- Pariwisata dan ekonomi kreatif berdaya saing
- Pemerintahan digital dan berintegritas
“Kita ingin wujudkan Sumbar Madani yang unggul dan berkelanjutan,”
– Arry Yuswandi
Sinergi RKP & KEM-PPKF: Supaya Anggaran Jalan Sesuai Tujuan
Senator Cerint Iralloza, yang memimpin tim kunjungan kerja, mengatakan bahwa FGD ini penting untuk mendengar langsung suara daerah—mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.
“Supaya rekomendasi DPD ke pusat benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,”
– Cerint Iralloza
Novita Anakotta, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menambahkan bahwa RKP dan KEM-PPKF harus saling mendukung.
“RKP itu penentu arah pembangunan. KEM-PPKF yang ngatur anggarannya. Kalau gak sinkron, kebijakan bagus pun bisa mandek,”
– Novita Anakotta
Data Sumbar: Gini Rasio Rendah, Tapi Pengangguran Tinggi
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, menyampaikan bahwa ketimpangan ekonomi di Sumbar (Gini Rasio) termasuk yang terendah di Indonesia, yaitu 0,287. Angka ini lebih baik dari target RPJMD (0,293). Tingkat kemiskinan juga turun dari 5,97% ke 5,42%.
Namun, di sisi lain, masalah pengangguran masih tinggi.
Dr. Fajri Muharja, ekonom Universitas Andalas, menyebut bahwa Sumbar jadi daerah penghasil pengangguran terbanyak kedua di Sumatera setelah Kepri. Terutama dari kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi.
“Pasar kerja untuk tenaga terdidik di Sumbar masih sangat terbatas, terutama di Kota Padang,”
– Dr. Fajri Muharja
Ketimpangan Fiskal & Dana Transfer Perlu Diperbaiki
Dr. Hamdani, ekonom dari Unand lainnya, mengingatkan soal ketimpangan fiskal. Ada dua masalah besar:
- Ketimpangan vertikal: anggaran pusat dan daerah belum seimbang
- Ketimpangan horizontal: antar daerah, distribusi anggaran masih timpang
“Daerah yang butuh, kadang malah gak dapat cukup. Ini perlu pembenahan,”
– Dr. Hamdani
Kampus dan PTS Juga Perlu Perhatian
Diskusi juga menyentuh soal peran perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyumbang lebih dari 60% lulusan sarjana nasional.
Peserta FGD berharap pemerintah pusat mendukung:
- Penelitian dan riset kampus
- Proyek-proyek UMKM dari kampus
- Kolaborasi antar universitas dan dunia usaha
“UNAND dan PTS bisa jadi motor penggerak ekonomi lokal. Tapi harus didukung secara serius,” ujar salah satu akademisi.
DPD RI Siap Bawa Aspirasi ke Pusat
Mengakhiri FGD, Novita Anakotta menyampaikan apresiasi atas semua masukan dan data yang diberikan.
“Semua yang disampaikan hari ini akan kami bahas di rapat kerja dengan pemerintah. Kami ingin pembangunan 2026 benar-benar berpihak ke daerah,”
– Novita Anakotta
Intinya?
Komite IV DPD RI hadir langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pusat benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di daerah. RKP dan KEM-PPKF 2026 bukan sekadar dokumen, tapi harus jadi alat untuk membangun Indonesia dari daerah—secara adil dan merata.
Kalau kamu anak muda Sumbar atau daerah lainnya, yuk mulai peduli sama arah pembangunan. Suara kamu, data dari kampusmu, dan ide dari komunitasmu bisa jadi bagian penting untuk Indonesia yang lebih baik.
(Anton)
