SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menerima audiensi DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati.
Dalam kunjungan itu, Pimpinan dan Anggota DPRD Cilacap berkonsultasi terkait mekanisme penataan infrastruktur dan mitigasi di titik yang rawan bencana.
“Hari ini kita kedatangan DPRD Cilacap, dalam hal ini lebih mengenai usulan tentang infrastruktur jalan maupun alur sungai jembatan mengingat akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi dan mulai dirasakan dampaknya,” ungkap Novita usai menerima DPRD Cilacap, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Novita membenarkan bencana yang melanda wilayah Cilacap akhir-akhir ini dikarenakan tingginya curah hujan di penghujung tahun 2020. Banjir kerap menjadi bencana tahunan di setiap musim penghujan.
Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan solusi permanen mengendalikan banjir di alur sungai bersedimentasi tinggi. Ia mencontohkan, Sungai Kaliyasa di Cilacap yang sedimentasinya cukup cepat, meski sudah dilakukan normalisasi.
“Namun (usulan penambahan anggaran) itu paling bisa kita usulkan di tahun berikutnya, karena anggaran untuk tahun depan sudah diketok. Apalagi saat ini anggaran lebih banyak berfokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” jelas Anggota DPR RI Dapil Jateng VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap itu.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah pusat berfokus pada penanganan pemulihan ekonomi. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur juga tidak akan ditinggalkan begitu saja. “Mengenai anggaran infrastruktur, memang pada tahun ini, Pemerintah sangat berfokus dan memberikan perhatian untuk penanganan Covid-19, tetapi mengenai anggaran infrastruktur juga tidak ditinggalkan begitu saja,” ujar Novita.
“Insya Allah beberapa solusi sudah mulai dibahas, dan mungkin akan dilaksanakan dalam program multiyears. Maka dari itu, saya meminta data tertulis dari Kabupaten Cilacap dan Dinas terkait permasalahan bantuan bencana yang diperlukan daerah Cilacap secara detail untuk dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR agar dicarikan solusi terbaik,” tutup Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu. (Tumpak S)
