SUARAINDONEWS.COM, Jakarta—Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Kondisi New Normal (kenormalan baru atau pola hidup baru) harus memaksa masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi Covid-19. Adaptasi bukan hanya dalam persoalan ekonomi dan sosial saja, namun juga dalam kehidupan politik dan demokrasi seperti pesta demokrasi masyarakat di daerah atau yang kita kenal dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 perlu menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi. Artinya digitalisasi Pilkada menjadi sebuah peluang yang terbuka,” ucap Ketua MPR RI Bambang “Bamsoet” Soesatyo dalam diskusi bertema “Adaptasi New Normal” bersama Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Bamsoet menegaskan dalam tahap awal bisa dimulai dari Pilkada hingga berjenjang sampai ke Pilpres. Sehingga jika kelak pandemi dalam bentuk lainnya kembali menimpa Indonesia, tak sampai membuat kehidupan demokrasi, khususnya hak pilih rakyat terganggu.
Menurutnya, digitalisasi pemungutan suara melalui barcode menjadi sebuah keniscayaan. Selain menghemat anggaran kotak suara, bilik suara, kerta dan tinta yang jumlahnya triliunan juga efektif/ tidak perlu menunggu lama perhitungan suara yang sangat memakan biaya dan energi. “Cukup dalam hitungan menit sudah tahu hasilnya,” ujar Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini menekankan, walaupun tak bisa dilakukan dalam waktu dekat, minimal pengembangan digitalisasi Pemilu sudah dimulai sejak sekarang. Sehingga di masa depan Indonesia bukan semata menjadi negara demokrasi terbesar dunia, melainkan juga menjadi negara demokrasi yang inovatif.
“Teknologi digital dalam Pilkada Serentak membuat pesta demokrasi di daerah menjadi lebih efisien dan menghindari kerumunan massa ke bilik TPS. Perhelatan pilkada sudah sewajarnya melakukan perubahan mengikuti kemajuan teknologi, “ ujarnya.
Soal teknisnya, Wakil Ketua umum Partai Golkar menyerahkan kepada pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, termasuk ahli teknologi informasi untuk dapat menyusun dan merumuskannya. Namun demikian, teknologi ini harus benar-benar aman dari serangan hacker. “Ya, jangan sampai data KPU dibobol. Karena ini memang berbahaya,” katanya.
Menyinggung soal kesiapan infrastruktur telekomunikasi di luar Jawa, Bamsoet menepis adanya kesenjangan, karena sudah ada Satelit Telkom 4 yang bisa mengcover seluruh Indonesia.
Menurut Bamsoet, masih ada waktu sekitar lima bulan lagi untuk memikirkan gagasan digitalisasi Pilkada. Dengan e-voting, pemilih tak perlu repot-repot lagi harus mengantri ke TPS. “Digitalisasi Pilkada, bukan hanya efiesien tapi bisa cepat diketahui siapa pemenang Pilkada,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI Fadel Muhammad lebih menyoroti masalah empat hal yang terjadi di masyarakat terkait menyambut New Normal. Yakni, Psikologi, Kesehatan, Teknologi dan Pendanaan.
“Yang mengkhawatirkan ini nasib UMKM, karena bank-bank belum mau menurunkan bunga kredit,” ujar Fadel yang juga mantan Gubernur Gorontalo.(EK)
