SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Indonesia dinilai perlu segera melakukan perbaikan dan penguatan sistem manajemen kedaruratan (emergency manajement) dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, dalam kasus pandemi, hal ini menjadi sangat rumit karena memiliki dimensi masalah yang banyak.
“Covid-19 ini merupakan makhluk baru bagi semua orang secara global bahkan bagi para ilmuwan atau scientist. Tetapi apa yang lebih buruk dari itu adalah bahwa kita tidak bisa mengkonsolidasi para scientist yang ilmunya berhubungan secara langsung atau tidak langsung sehingga ada sesuatu yang ingin saya sebut sebagai otoritas sains,” kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk5 bertajuk ‘Covid-19 Mengganas: Sanggupkah Sistem Kesehatan Mengatasinya?’ pada Kamis (1/7/2021) petang.
Pengetahuan tentang Covid-19, menurut Anis Matta, saat ini sangat minim sekali. Selain itu, informasi saintifik tentang Covid-19 telah bercampur dengan informasi hoax yang begitu cepat menyebar di masyarakat.
“Akibatnya, publik tidak memiliki referensi informasi yang benar dan dibutuhkan waktu lama untuk mengetahui secara lebih akurat. Sekarang ini terjadi kesimpangsiuran sumber dalam informasi,” ujarnya.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) dr Alexander K Ginting Sp.P yang hadir sebagai narasumber mengakui terjadi mis-manajemen dalam penanggungan Covid-19, ketika terjadi ledakan kasus dan membludaknya pasien Covid-19 di rumah-rumah sakit.
Pengendalian Covid-19, lanjutnya, terlalu terfokus ke Rumah-Rumah Sakit untuk mereka yang terpapar. Seharusnya pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang ditujukan ke hulu persoalan, diprioritaskan untuk pelacakan kontak erat (contact tracing).
“Sebenarnya bukan urusan rumah sakit yang harus dibereskan, tapi sektor di hulunya. PPKM skala mikro itu diimplementasikan itu di Hulu dalam rangka untuk melakukan contact tracing,” kata Alexander.
Karena itu, wajar apabila kebijakan PPKM dan pemberlakuan aturan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) sebelumnya, masih tidak maksimal mencegah dan menurunkan ledakan kasus positif di Indonesia.
Malah saat ini justru terjadi ledakan kasus Covid-19, sejak 15 bulan lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu.
“Dulu ada PSBB dan kemudian kita lanjutkan dengan PPKM 1, PPKM 2, tetapi semua yang dilaksanakan itu tidak maksimal,” ujarnya.
Narasumber lain, Menteri Kesehatan 2004-2019, Siti Fadilah Supari mempertanyakan jumlah kematian pasien terpapar virus corona atau Covid-19 yang terus meningkat, meskipun program vaksinasi nasional telah berjalan selama enam bulan belakangan.
Untuk itu, dia berharap para ahli statistik bisa dilibatkan pemerintah demi mencari faktor terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia belakangan ini. Bukan didasarkan pada prakiraan-prakiraan yang belum tentu benar, tanpa adanya penelitian saintifik.
“Saya berharap para ahli statistik segera menghitung faktor apa yang menyebabkan hal ini bisa meningkat pada saat vaksinasi berjalan. Kita harus jujur demi kebaikan bangsa,” kata Siti Fadilah Supari.
Siti Fadilah mengaku heran lonjakan kasus terjadi justru pada saat program vaksinasi getol dilaksanakan pemerintah. Karena pada dasarnya, vaksinasi Covid-19 ialah upaya memasukkan virus SARS-Cov-2 yang sudah mati ke tubuh seseorang.
“Jadi tidak heran seseorang yang sudah divaksin terkonfirmasi positif Covid-19 setelah diperiksa melalui tes swab atau PCR, meski bisa saja ada faktor yang terlewat dari penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,” kata Siti Fadilah.
Seharusnya pemerintah tidak perlu ikut-ikutan WHO dalam menetapkan kebijakan menanggulangi pandemi Covid-19, tetapi harus melihat kondisi masyarakat di tanah air
“Boleh percaya dengan WHO, cuma dipelajari lagi dan dikaji lagi. Benar tidak dia bicara begitu dan cocok dengan bangsa kita,” tegas Menteri Kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Diskusi Gelora Talk5 bertajuk ‘Covid-19 Mengganas: Sanggupkah Sistem Kesehatan Mengatasinya?’ ini juga menghadirikan narasumber lain, Dosen Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, Ketua MUI KH Cholil Nafis, Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Indonesia dr. Zicky Yombana Sp.S dan Drs.Oman Fathurahman dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (wwa)
