SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara di Kawasan Samudera India atau Indian Ocean RIM Association (IORA), digelar pada 5-7 Maret mendatang, di Jakarta. Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengharapkan agar bisa semakin meneguhkan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ratih Nurdiati membuka Focus Group Discussion (FGD) “Penyiapan Posisi Pemerintah RI Sebagai Negara Poros Maritim Dunia Pada KTT IORA”, di Ruang Rapat Sekretariat Kabinet, Gedung III Lantai 2, Selasa (28/2/2017).
Peserta yang hadir berasal dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.
“Hal ni seiring dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sangat tinggi komitmennya, karena bagi bangsa Indonesia samudera memiliki arti penting baik secara historis, ekonomi, maupun geopolitik,” kata Ratih.
Sebagaimana diketahui, Indian Ocean RIM Association, yang dikenal dengan IORA, sebagai pelopor dari organisasi regional di wilayah Samudera Hindia berdiri sejak tahun 1997, dengan mempertimbangkan bahwa Samudera Hindia berperan strategis terutama untuk ekonomi dunia, dengan menghubungkan perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya.
Saat ini jumlah anggota IORA terdiri atas 21 negara, yaitu Australia, Bangladesh, Komoro, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman.
Ratih juga mengemukakan dasar dalam pengembangan kerjasama IORA adalah saling menguntungkan yang didasarkan pada pilar-pilar ekonomi, keamanan, keselamatan maritim, pendidikan, dan kebudayaan.
Indonesia sendiri sejak 2015 memegang keketuaan IORA sampai dengan 2017, dengan mengusung tema Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean.
“Tentunya dengan tema tersebut kita juga mengharapkan bahwa terutama dalam KTT IORA mendatang akan semakin diteguhkan komitmen negara kita sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Ratih juga menegaskan, komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena bagi bangsa Indonesia samudera memiliki arti penting baik secara historis, ekonomi, maupun geopolitik.
“Kita ini sudah terlalu lama memunggungi laut, padahal jati diri kita adalah negara maritim,” kata Ratih mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, lanjut Ratih, pemerintah kembali menegaskan narasi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia yang memuat garis-garis besar landasan kebijakan kelautan Indonesia melalui strategi pertahanan dan penetapan garis delimitasi batas negara, serta pokok-pokok kebijakan pengembangan kelautan nasional.
Terkait dengan topik FGD hari ini, Waseskab mengingatkan, posisi Indonesia dalam penyelenggaraan KTT IORA bila dikaitkan dengan komitmen mewujudkan poros maritim dunia tentu sangat strategis.
Ratih menyebutkan beberapa poin yang dapat diangkat dalam diskusi ini, diantaranya: Mewujudkan sasaran bidang politik luar negeri dan mendukung program prioritas di bidang kemaritiman yang tertuang dalam RPJP dan RPJMNN 2015-2019; Menyusun strategi peningkatan kerjasama untuk penguatan IORA dimasa depan; Menjadi media untuk mengangkat posisi pemerintah Indonesia dalam menyusun posisi pada KTT IORA tanggal 7 Maret 2017.
“FGD hari ini menjadi penting untuk setidaknya, merangkum semua pemikiran yang berkembang dalam berbagai diskusi-diskusi sebelumnya, untuk memastikan bahwa tidak ada isu penting yang tertinggal. Selian itu, juga untuk menangkap pemikiran-pemikiran tambahan yang mungkin muncul sesuai dengan dinamika yang berkembang akhir-akhir ini yang sekiranya penting untuk melengkapi pemikiran-pemikiran yang muncul, yang sudah kita rangkum sebelumnya,” ujarnya.
FGD yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Setkab Thanon Aria Dewangga itu menghadirikan sejumlah narasumber, yaitu: Direktur Eksekutif CSIS Philips Jusario Vermonte, Direktur Kerja Sama Intra-Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI Benyamin Carnadi, dan Arif Havas Oegroseno Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. (Tony)
