SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Ia mempertanyakan objektivitas penilaian yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri dengan penilaian kinerja terburuk.
Idrus juga mempertanyakan apakah rilis CELIOS tersebut benar-benar merupakan hasil survei atau justru memiliki agenda tertentu.
Menurut Idrus, survei publik merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk mengukur persepsi, kepuasan, dan keprihatinan masyarakat. Namun, penggunaannya harus disertai metodologi yang jelas, integritas, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.
Ia mengingatkan, survei tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi dan justru berubah menjadi sarana pembentukan opini yang menyesatkan.
“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” ujarnya.
Menurut Idrus, angka yang berseberangan dengan nalar dan fakta merupakan hal yang patut dipertanyakan. Ia menilai angka yang berada di atas nalar dan bertentangan dengan fakta merupakan kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan terhadap realitas.
Idrus menilai, penilaian terhadap kinerja Bahlil seharusnya tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan, pelaksanaan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.
Ia mengatakan, masyarakat bukan hanya menyaksikan kebijakan yang dijalankan Bahlil, melainkan juga merasakan hasil dari berbagai program dan langkah yang dilakukan Kementerian ESDM.
“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” kata Idrus.
Ia pun mempertanyakan dasar penilaian CELIOS terhadap Bahlil, termasuk indikator yang digunakan untuk menyimpulkan kinerja menteri tersebut.
“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.
Idrus bahkan menyebut penilaian tersebut patut dipertanyakan apabila tidak didukung indikator yang transparan dan terukur.
“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, bukan dibungkus dengan hasil survei yang dasar penilaiannya tidak jelas.
“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” ujarnya.
Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159. Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat skor minus 103.
Di sisi lain, data Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi sektor ESDM pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sepanjang 2025, sektor ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal. Produksi minyak bumi tercatat mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target 605.000 barel per hari.
Meski demikian, Idrus menekankan bahwa capaian tersebut perlu dinilai bersama indikator lain, termasuk keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, dan dampak kebijakan bagi masyarakat.
Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah semestinya menjadi ruang evaluasi yang sehat. Karena itu, metodologi survei dan indikator penilaian perlu disampaikan secara terbuka agar publik dapat memahami dasar kesimpulannya.
“Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tegas Idrus.
(Riana P)
