SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” dinamika politik sebelum 2029 menuai sorotan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pernyataan tersebut semestinya tidak disampaikan karena berpotensi menimbulkan spekulasi, memperkeruh suasana politik, bahkan dapat dibaca sebagai upaya mengadu domba Presiden ke-7 Joko Widodo dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Idrus mengatakan Indonesia merupakan rumah besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, setiap tokoh politik maupun masyarakat yang memiliki ruang menyampaikan pendapat harus mempertimbangkan etika demokrasi, konstitusi, serta dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan.
“Indonesia ini adalah rumah besar yang harus kita rawat bersama. Sejatinya kita membuat pernyataan-pernyataan itu sebagai tanggung jawab kita,” ujar Idrus.
Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat dalam demokrasi bukan berarti seseorang dapat mengabaikan konsekuensi politik dari pernyataannya. Sebuah pernyataan, baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, bisa ditafsirkan berbeda oleh publik.
“Bisa dibaca orang. Bisa ditafsirkan atau dibaca orang ini adalah mengadu domba,” kata Idrus.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena pernyataan Budi Arie disampaikan di hadapan Jokowi. Dalam video yang beredar, Budi Arie menyampaikan bahwa insting politiknya melihat kemungkinan perubahan terjadi lebih cepat dari 2029 dan kemudian menanyakan kesiapan para relawan apabila terjadi “percepatan”.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum berakhirnya masa pemerintahan Prabowo pada 2029.
Bagi Idrus, persoalannya bukan semata-mata apakah pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Budi Arie atau bukan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pernyataan itu dibaca publik dan dampak politik yang mungkin ditimbulkannya.
“Jangan sampai sebuah pernyataan itu justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Bisa Mengadu Domba Jokowi dan Pemerintahan Prabowo
Idrus secara khusus menyoroti kemungkinan dampak pernyataan tersebut terhadap hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, narasi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat ditafsirkan sebagai upaya mempertentangkan Jokowi dengan pemerintahan yang sedang berjalan.
“Pasti juga berdampak terhadap hubungan antara Pak Jokowi dengan pemerintahan yang ada,” kata Idrus.
Ia menilai hal tersebut berbahaya apabila berkembang menjadi persepsi politik di tengah masyarakat.
“Ini sangat berbahaya. Yang sejatinya ini adalah satu kesatuan, kita semakin solid untuk merawat Republik ini, apa pun perannya,” ujarnya.
Idrus juga mengingatkan Budi Arie agar mempertimbangkan kemungkinan bahwa pernyataannya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.
Menurut Idrus, dalam politik, setiap pernyataan dapat kembali kepada orang yang menyampaikannya. Bahkan, pernyataan yang dimaksudkan untuk membaca situasi politik tertentu bisa membuka kembali berbagai persoalan yang sebelumnya pernah menjadi perhatian publik.
“Lagipula mestinya Budi Arie menyadari bahwa sebuah pernyataan bisa kembali kepada diri sendiri. Bisa jadi bumerang,” kata Idrus.
Ia mengatakan, pernyataan tersebut bisa saja membuat publik kembali mengingat berbagai persoalan yang pernah dikaitkan dengan Budi Arie dan secara politik belum sepenuhnya selesai.
“Dengan pernyataan Budi Arie itu bisa saja orang mengingat kembali masalahnya Budi Arie yang tentu secara politik praktis belum selesai,” ujarnya.
Karena itu, Idrus meminta Budi Arie berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik agar tidak berubah menjadi “senjata makan tuan”.
“Jangan sampai pernyataannya itu menjadi bumerang, senjata makan tuan,” katanya.
Idrus bahkan mengingatkan bahwa polemik tersebut dapat membuka ruang bagi pihak lain untuk kembali mengungkap berbagai persoalan yang pernah muncul dan kemudian menyerang Budi Arie secara politik.
Menjadi boomerang bagi Budi Arie secara politik praktis dan bahkan hukum yang dianggap “belum selesai”.
“Bisa saja orang menyerang Budi Arie dengan mengungkapkan masalah-masalah yang ada selama ini,” ujarnya.
Minta Elite Politik Menahan Diri
Pernyataan Idrus muncul setelah video Budi Arie menjadi viral dan memicu berbagai tanggapan. Budi Arie kemudian meminta maaf dan menegaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi serta tidak berkaitan dengan Jokowi. Ia juga menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.
Sebelumnya, dalam peringatan HUT ke-12 Projo pada 23 Agustus 2026, Budi Arie juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional dan menyebut hubungan baik Jokowi-Prabowo sebagai modal penting bagi stabilitas nasional.
Kontras antara pesan menjaga persatuan tersebut dengan munculnya wacana “percepatan” sebelum 2029 kemudian menjadi salah satu sumber polemik di ruang publik.
Idrus meminta seluruh elite politik menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi membuka persoalan baru.
“Sudahlah, marilah kita ini menghargai itu,” kata Idrus.
Ia menekankan, demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab menjaga stabilitas, menghormati konstitusi, dan memastikan proses pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurut Idrus, spekulasi politik jangan sampai justru memancing pihak lain untuk membuka berbagai persoalan lama sehingga memperbesar konflik dan polarisasi di ruang publik.
“Kalau itu bisa mengundang orang untuk buka-bukaan, itu tidak bagus,” ujarnya.
Karena itu, Idrus mengajak seluruh elemen bangsa menempatkan kepentingan Indonesia di atas kalkulasi politik jangka pendek. Pemerintahan yang sedang berjalan, kata dia, harus diberi ruang menjalankan mandat konstitusional hingga 2029 tanpa diganggu spekulasi mengenai pergantian kekuasaan.
“Indonesia ini rumah bersama. Kita harus semakin solid untuk merawat Republik ini, apa pun posisi dan peran kita,” kata Idrus.
Idrus juga menyampaikan jika di Pemilu 2029 rakyat masih menghendaki Prabowo untuk Memimpin Indonesia untuk periode ke-2 mengapa tidak.
“Jika rakyat indonesia masih menghendaki Pak Prabowo untuk kembali memimpin Indonesia mengapa tidak”tutup idrus
(Purwantiningsih)
