SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA kembali menegaskan komitmen partainya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan membela rakyat Gaza yang masih terus menjadi korban agresi militer Israel. Dalam dua agenda besar partai, Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) serta Puncak Milad ke-23 PKS, dan pelantikan pengurus PKS di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat Hidayat mengobarkan semangat solidaritas internasional yang menurutnya harus konsisten digaungkan, sembari tetap menjalankan pengabdian kepada rakyat Indonesia.
“Ajakan untuk terus konsisten membela rakyat Palestina ini,” ujar Hidayat dalam sambutannya, dalam acara Konsolidasi Nasional/Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) dan Puncak Milad PKS ke-23 pada Rabu (30/4/2025) lalu. “Diserukan lagi dalam acara Konsolidasi Nasional/Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) dan Puncak Milad PKS ke-23, serta pada saat pelantikan Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Pengurus Ranting (DPRa) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).”
Di forum Milad tersebut, ia menyampaikan bahwa posisi PKS membela Palestina sejatinya berakar kuat pada konstitusi Indonesia, khususnya alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945, serta menjadi warisan sikap politik luar negeri presiden-presiden Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo.
“Dan PKS melakukan pembelaannya terhadap Gaza dan Palestina juga melalui forum-forum demokrasi seperti di DPR, MPR, turun bersama rakyat dalam aksi bela Palestina, menyampaikan surat secara langsung ke Kedubes AS di Jakarta, maupun kantor perwakilan PBB di Jakarta,” tegasnya.
Tak hanya aksi domestik, PKS juga aktif melakukan diplomasi parlemen ke forum internasional, termasuk PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States), IPU (Inter-Parliamentary Union), hingga ke markas PBB di New York dan kantor pusat OKI di Jeddah. Salah satu langkah konkret terbaru, kata Hidayat, adalah pengiriman delegasi resmi ke dua badan hukum tertinggi dunia.
Dalam upaya menekan akuntabilitas hukum terhadap kejahatan perang Israel, delegasi dari Fraksi PKS di DPR RI yang turut dihadiri langsung oleh Hidayat. Serta melakukan kunjungan ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada pertengahan April lalu. Di sana, mereka menyerahkan pernyataan dukungan agar kedua institusi itu tak berhenti pada retorika, melainkan menjalankan keputusan hukum dengan serius.
“Kami secara langsung telah menyampaikan dukungan, dan mengingatkan agar kedua Mahkamah itu serius melaksanakan keputusannya, untuk menghentikan kejahatan penjajahan Israel, menegakkan hukum dan keadilan kepada rakyat Gaza/Palestina, agar kejahatan Israel dapat dihentikan dan diberikan sanksi yang keras,” ungkapnya.
Sebagai tambahan penting, Hidayat menyoroti kondisi darurat kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat blokade total Israel. Dalam narasi tegas, ia mendesak agar komunitas internasional segera membuka akses kemanusiaan bagi warga sipil Palestina yang terdampak.
“Selain itu, yang paling mendesak saat ini adalah agar kejahatan Israel melakukan blokade total atas Gaza segera dihentikan dengan segera dibukanya akses bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza/Palestina,” tegasnya lagi.
PKS, kata Hidayat, tetap sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia yang sejak awal konsisten mendukung perjuangan Palestina merdeka. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto pun telah lama menunjukkan kepedulian terhadap Palestina, bukan hanya sebagai Menteri Pertahanan, tapi sejak dicalonkan sebagai Presiden pada 2014.
“Demo PKS bersama Capres Prabowo di Bundaran HI tahun 2014 masih ada foto-fotonya. Dan sikap Pak Prabowo tidak pernah berubah ketika Beliau menjabat sebagai Menhan, bahkan hingga saat ini saat Beliau mendapat amanat menjadi Presiden RI. Jadi, penting agar sikap bersama itu dikawal, dan didukung oleh kita semua, agar pembelaan terhadap Gaza hingga Palestina Merdeka dapat berhasil diwujudkan. Dan saat itulah utang menyejarah Indonesia berupa merdekanya Palestina, terbayar lunas,” tandasnya.
Menanggapi isu evakuasi warga Gaza ke luar Palestina, yang sempat mencuat menjelang kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara Timur Tengah, Hidayat menekankan bahwa langkah tersebut tidak disepakati oleh negara-negara Arab, OKI, maupun pihak Palestina sendiri.
“Yang harus dicatat adalah Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa hal itu baru akan dijalankan apabila semua pihak terkait di negara-negara Arab dan juga di internal Palestina setuju. Dan kita mengetahui bahwa tidak ada pihak yang menyetujui opsi ‘merelokasi’ warga Gaza keluar Palestina,” ucapnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa proposal semacam itu bahkan pernah ditolak keras oleh Presiden AS Donald Trump dan tidak mendapat dukungan dari negara manapun di Timur Tengah. “Jadi, syarat yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo sudah tidak terpenuhi,” katanya.
Meski begitu, Hidayat menegaskan bahwa semangat kemanusiaan Indonesia harus terus menyala. Menurutnya, kerja sama lintas negara dan organisasi internasional perlu diperkuat untuk menghentikan genosida dan segera memulihkan Gaza.
“Semangat itu harus terus diupayakan untuk dilaksanakan, bekerja sama bersama dengan negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional lainnya, agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa segera dibuka, agar tragedi genosida atas Gaza bisa dihentikan, agar keputusan Liga Arab dan KTT Menlu OKI terkait tidak direlokasinya warga Gaza ke luar Palestina dan bantuan serta pembangunan kembali Gaza, serta kemerdekaan Palestina, dapat diwujudkan,” pungkasnya.
DSK | Foto: HO-Humas MPR RI
