SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah melalui kementerian terkait segera menyelesaikan persoalan sistem desil yang dinilai menimbulkan berbagai masalah dalam penyaluran bantuan sosial.
HNW menilai kontroversi terkait penetapan desil tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, banyak masyarakat mengeluhkan hasil pemeringkatan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka di lapangan dan berdampak pada penghentian bantuan sosial yang selama ini diterima.
“Saya berulang kali menerima aspirasi warga yang resah dengan penetapan Desil yang tidak sesuai dengan status ekonomi mereka, dan berdampak dengan dihentikannya bantuan sosial yang selama ini didapatkan. Juga beragam keluhan masyarakat terkait sulitnya melakukan pengusulan maupun penyanggahan desil ketika mereka mendapatkan fakta ketidaksesuaian tersebut,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Menurut HNW, persoalan tersebut perlu segera direspons agar tidak menghambat tujuan program perlindungan sosial. Ia khawatir ketidakakuratan data dapat membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika tidak segera direspons, maka dikhawatirkan kasus ini bisa menggagalkan tujuan mulia bantuan sosial karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpercayaan bahwa Pemerintah serius menyelenggarakan program perlindungan sosial sesuai amanat Konstitusi,” ujarnya.
Hidayat mengingatkan bahwa UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Menurutnya, prinsip martabat kemanusiaan dalam perlindungan sosial harus diwujudkan dengan melihat kondisi riil masyarakat, bukan hanya mengandalkan metode statistik untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga.
Ia mencontohkan sejumlah kondisi yang tidak selalu tergambar dalam data, seperti penggunaan identitas oleh orang lain, kepemilikan aset yang berasal dari warisan tetapi tidak disertai pendapatan bulanan, jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, hingga tingginya biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan.
HNW memahami bahwa pemeringkatan desil menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diharapkan menjadi sumber data tunggal bagi kementerian dan lembaga dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
“Sejak awal kami di Komisi VIII DPR RI mendorong hadirnya data tunggal ini, dengan asumsi akurasi datanya akan membantu program bantuan sosial terlaksana dengan baik dan benar. Namun dalam implementasinya, ternyata menimbulkan banyak masalah yang merugikan masyarakat, sehingga harus ada perbaikan, baik dalam sistem pemeringkatan, maupun dalam pembagian dan penggunaannya pada berbagai program bantuan sosial,” katanya.
HNW mengatakan salah satu program yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait penggunaan desil adalah program bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut dia, akses pendidikan menengah hingga perguruan tinggi tidak hanya dibutuhkan masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Masyarakat yang masuk kategori rentan miskin hingga menuju kelas menengah juga membutuhkan dukungan agar dapat mempertahankan akses pendidikan.
Karena itu, HNW meminta pemerintah segera melakukan koreksi terhadap sistem pemeringkatan desil dan penggunaannya dalam berbagai program perlindungan sosial.
“Untuk itu langkah koreksi harus segera dikerjakan, di antaranya perbaikan sistem pemeringkatan, penguatan ground checking untuk menyesuaikan kenyataan di lapangan, percepatan proses usul sanggah, hingga sinkronisasi dengan kebijakan perlindungan sosial yang berkeadilan,” tegasnya.
HNW berharap perbaikan tersebut dapat membuat program bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jika langkah ini dilakukan maka semoga program bantuan sosial akan benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga keluhan masyarakat akibat tidak akuratnya desil yang telah menelan banyak korban dapat segera ada jawaban,” pungkasnya.
(Riana P)
