SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sehari setelah aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di sekitar Kompleks Parlemen pada 27 Agustus 2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka tetap masuk kerja ke Gedung DPR, Jumat (28/8/2026).
Rieke mengatakan keputusannya datang ke parlemen di tengah situasi yang masih mendapat pengamanan ketat merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Baginya, Gedung DPR adalah tempat kerja yang harus tetap dijaga bersama.
“Saya merasa bahwa ini adalah tempat kerja saya yang harus kita jaga,” kata Rieke kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Kehadiran Rieke juga disebut sebagai bentuk dukungan kepada petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang tetap berjaga di lingkungan parlemen setelah aksi sehari sebelumnya.
“Seenggaknya kasih support untuk mereka yang jaga, menyapa teman-teman yang jaga di sini, PAMDAL semua,” ujarnya.
Rieke tidak menutup mata terhadap kritik yang diarahkan kepada DPR. Ia mengakui masih terdapat anggota parlemen yang kinerjanya perlu diperbaiki dan dievaluasi.
Namun, ia meyakini mayoritas anggota DPR tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
“Ada yang nggak kerja benar di DPR? Ya mungkin ada, tapi saya yakin mayoritas masih bekerja dengan cukup baik,” katanya.
Menurut Rieke, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Karena itu, DPR harus terus berbenah agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat dijaga.
Ia juga menilai pembenahan tidak cukup hanya dilakukan di tubuh DPR. Sistem kepartaian yang menjadi bagian dari mekanisme keterwakilan politik juga perlu diperbaiki.
“Apakah DPR-nya kinerjanya harus diperbaiki? Iya, betul, sangat betul. Dan kalau DPR harus diperbaiki, sistem kepartaian pun harus diperbaiki,” tegas Rieke.
Rieke turut menanggapi tuntutan pembubaran DPR yang muncul dalam sejumlah aksi. Ia mengingatkan bahwa parlemen merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, keberadaan parlemen merupakan hasil dari perubahan sistem pemerintahan menuju demokrasi. Karena itu, perubahan terhadap keberadaan DPR harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
“Kalau rumah ini tidak kita jaga bersama, dan selalu orang mengatakan bubarkan DPR, dan saya menjawab, ya kalau mau bubarkan DPR, ya ubah di konstitusi,” ujarnya.
Rieke menilai keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia.
“Dan itu artinya kemunduran, karena adanya parlemen itu adalah pergeseran dari monarki ke demokrasi,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bukan berarti DPR tidak boleh dikritik. Justru menurutnya, kritik masyarakat diperlukan untuk mendorong lembaga legislatif bekerja lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Rieke juga menceritakan pengalamannya saat menemui massa aksi sehari sebelumnya. Ia mengaku mendapat informasi dari staf bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam.
Bahkan, menurut Rieke, orang tersebut diduga hendak menyerangnya.
“Saya juga mau jujur saja, ada yang mau nusuk saya, bawa senjata tajam. Staf saya sudah bilang, ‘Bu, ada yang bawa senjata tajam’,” ungkapnya.
Rieke mengatakan kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara aman dan tidak berujung pada kekerasan.
“Menurut saya, ini juga sesuatu yang harus kita jaga semuanya. Kita harus menjaga semuanya untuk tetap kondusif, karena ada hal-hal lain juga yang kita perjuangkan di sini,” tuturnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh situasi yang dapat memicu benturan antarkelompok. Menurutnya, berbagai persoalan bangsa masih membutuhkan ruang dialog dan kerja bersama.
Rieke menegaskan pekerjaan rumah untuk memperbaiki tata kelola negara bukan hanya berada di pundak DPR. Lembaga negara lainnya hingga pemerintahan daerah juga harus terus melakukan pembenahan.
“Bu, ada yang harus diperbaiki, kinerja di DPR, bukan hanya di DPR, di semua lembaga negara sampai pemerintahan daerah juga harus diperbaiki,” katanya.
Ia mengingatkan Indonesia telah memasuki era desentralisasi. Karena itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk distribusi keuangan, harus dikelola secara adil dan tepat sasaran.
Menurut Rieke, keberadaan pemerintahan desa dan dana desa juga menjadi bagian penting dalam pembangunan. Seluruh kebijakan tersebut, kata dia, harus ditopang data yang akurat agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Bagi Rieke, menjaga Indonesia bukan tanggung jawab satu kelompok saja. Kritik masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan dan tidak terjebak pada satu persoalan semata.
Ia pun menegaskan pilihannya menjadi anggota DPR merupakan keputusan yang diambil secara sadar. Sebelum terjun ke politik, Rieke dikenal berkarier di dunia seni dan hiburan, namun tetap memilih memperjuangkan perubahan melalui parlemen.
“Saya mencintai pekerjaan saya, menjadi anggota DPR itu adalah pilihan sadar saya,” kata Rieke.
Menurutnya, bekerja di DPR merupakan kesempatan untuk ikut memperjuangkan berbagai persoalan masyarakat dari dalam sistem.
“Saya akan berjuang untuk bisa bekerja sebaik-baiknya, sulit apapun, karena menurut saya, kalau kita bisa kerja di DPR, insya Allah Indonesia bisa lebih baik,” pungkasnya.
(Kiki Apriyansyah,)
