SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses layanan krisis psikologis Healing 119. Lonjakan tersebut bahkan membuat antrean layanan memanjang di tengah meningkatnya temuan masalah kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaksanaan CKG ikut membuka persoalan kesehatan jiwa yang sebelumnya belum terdeteksi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap layanan konseling dan tenaga kesehatan jiwa semakin meningkat.
“Kelihatan bahwa memang ada masalah kesehatan jiwa, dan cukup banyak. Yang perlu kita lakukan sebenarnya, karena jiwa ini kan perlu konseling ya, kita membutuhkan lebih banyak lagi ahli-ahli jiwa untuk bisa melakukan treatment ini,” ujar Budi, dikutip Sabtu (19/9/2026).
Menurut Budi, kapasitas layanan kesehatan jiwa saat ini masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah pemetaan kondisi kesehatan mental masyarakat dalam skala besar sebelumnya belum dilakukan.
Karena itu, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas saluran Healing 119 sekaligus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat pertama. Kemenkes juga akan berkoordinasi dengan organisasi profesi untuk menambah dukungan tenaga kesehatan jiwa.
“Ini butuh waktu ya, nggak bisa langsung otomatis lengkap, tapi secara bertahap keputusan itu sudah dibikin. Khususnya yang mengenai yang call Healing 119, kita akan menambah kapasitasnya. Kita akan ngomong dengan organisasi profesi untuk kesehatan jiwa,” kata Budi.
Kemenkes juga menargetkan penguatan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak hanya menangani persoalan kesehatan fisik, tetapi juga dapat memberikan penanganan awal terhadap persoalan psikologis masyarakat.
Lonjakan pengakses Healing 119 turut terlihat dari keterbatasan jumlah petugas yang tersedia. Psikolog anak Sari Sani mengatakan, dalam satu shift pelayanan selama tiga jam, jumlah psikolog yang bertugas hanya sekitar lima orang, sementara pengakses layanan dapat mencapai 500 hingga 600 orang.
“Dalam satu shift, psikolognya mungkin paling cuma 5 orang. Satu shift itu 3 jam, nah yang mengakses satu shift itu bisa 500 sampai 600 orang,” ungkap Sari.
Kondisi tersebut membuat pengelola layanan harus melakukan penyesuaian agar lebih banyak masyarakat tetap dapat memperoleh bantuan. Salah satunya dengan membatasi durasi konseling maksimal sekitar 30 menit untuk setiap pengakses.
Sari mengatakan, tingginya jumlah masyarakat yang mengakses layanan tersebut juga menjadi temuan yang cukup mengejutkan bagi pengelola.
“Kami juga terus terang kaget ketika datanya kemudian sudah terkumpul. Pengaksesnya semudah ini ternyata,” ujarnya.
Sementara itu, hasil pelaksanaan CKG juga menunjukkan adanya persoalan kesehatan jiwa pada anak. Kemenkes sebelumnya melaporkan pemeriksaan terhadap sekitar 7 juta anak pada periode 2025–2026 menemukan hampir 10 persen menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa.
Dari pemeriksaan tersebut, sekitar 338 ribu anak atau 4,4 persen menunjukkan gejala kecemasan dan sekitar 363 ribu anak atau 4,8 persen menunjukkan gejala depresi.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperkuat deteksi dini dan layanan kesehatan jiwa. Penguatan tidak hanya diarahkan pada layanan krisis seperti Healing 119, tetapi juga pada fasilitas kesehatan tingkat pertama agar masyarakat dapat memperoleh penanganan sejak awal.
Dengan meningkatnya kebutuhan layanan, Kemenkes secara bertahap menyiapkan penambahan kapasitas Healing 119 serta penguatan tenaga dan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa yang dapat dijangkau sejak tingkat pertama.
(Kiki Apriyansyah)
