SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Indonesia menegaskan kesiapan penuh dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan aman dan sesuai jadwal, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama pemerintah memastikan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak konflik internasional terhadap pelaksanaan haji. Hingga saat ini, jadwal keberangkatan jamaah Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 dipastikan tidak mengalami perubahan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika global yang kompleks.
“Ibadah haji tetap berjalan meskipun terjadi konflik. Sistem pengamanan dan komitmen internasional telah terbentuk untuk melindungi jamaah,” ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan, baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Pemerintah dan DPR juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi, termasuk jika terjadi eskalasi situasi keamanan di kawasan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pelaksanaan haji hanya dapat ditunda atau diubah apabila terdapat penetapan status darurat oleh presiden. “Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal,” kata Aprozi.
Di luar sektor keagamaan, pemerintah dan parlemen juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna merespons dampak geopolitik yang lebih luas, mencakup stabilitas ekonomi, pasokan energi, transportasi, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Dalam forum yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti meningkatnya kompleksitas geopolitik global, terutama terkait dinamika di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi dunia.
Ia menekankan pentingnya posisi strategis kawasan seperti Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital distribusi energi global. Menurutnya, kebijakan negara-negara di kawasan tersebut berpotensi memicu ketegangan baru di antara kekuatan besar dunia.
“Dinamika ini bisa berdampak langsung pada pasokan dan harga energi global, yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian nasional,” ujarnya.
Hikmahanto juga mengingatkan potensi dilema yang dihadapi Indonesia dalam menentukan sumber energi, terutama di tengah tekanan geopolitik antara negara-negara besar.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional.
“Ketika kepentingan nasional menjadi prioritas, Indonesia harus mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa terpengaruh tekanan eksternal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidakpastian dalam konflik global yang masih berlangsung, termasuk di Timur Tengah, yang dinilai memiliki tujuan strategis yang belum sepenuhnya jelas, sehingga berpotensi memperpanjang instabilitas global.
Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk tetap stabil dan adaptif di tengah dinamika global, selama mampu menjaga keseimbangan diplomasi dan memperkuat koordinasi nasional.
Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI tersebut menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan langkah mitigasi yang telah disiapkan, Indonesia optimistis mampu memastikan keberlangsungan layanan publik, termasuk penyelenggaraan ibadah haji, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus berkembang.
(Anton)
