SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Fraksi PKS DPR kembali menggelar Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri Ketiga dengan Tema ‘Melampaui Demokrasi Kita Hari Ini’ menghadirkan narasumber Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Mohammad Sohibul Iman (Wakil Ketua Majelis Syuro PKS) pada Jumat (9/4/2021).
Acara yang digelar secara virtual ini, dimulai dengan Pengantar sekaligus arahan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohammad Sohibul Iman dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam pengantarnya mengatakan tema ini sengaja diangkat dalam Mimbar Demokrasi ke-3 untuk mendapatkan perspektif yang jernih, reflektif, dan konstruktif bagaimana mewujudkan demokrasi yang subtantif.
“Perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang subtantif. Yaitu demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi negara-negara lain karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus identitas dan karakter bangsa.
Jazuli menambahkan, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila prosesnya berjalan dengan jujur dan adil, tidak adanya tekanan dan paksaan, tidak ada money poltik dan hal-hal lain yang menghambat demokrasi menjadi baik.
“Demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ketika awal reformasi namun saat ini demokrasi kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital,” pungkas Jazuli.
Ancaman Demokrasi
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis SyuroPKS Mohammad Sohibul Iman, mengatakan bahwa semua masyarakat rindu akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.
Tapi, Menurut pria yang akrab disapa MSI ini, demokrasi di negara kita saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita, karena kita masih melihat adanya money politics yang nyata dan membuat demokrasi kita tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.
Kemunduran demokrasi, ungkap Presiden PKS 2015-2020, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah poltik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.
“Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang tidak baik akibat abuse of power,” terang MSI.
Iklim kesetaraan
Pembicara pamungkas Anies Baswedan dalam paparannya menekankan pentingnya perasaan kesetaraan dalam membangun budaya demokrasi. Anies mengungkapkan bahwa pihak berwenang harus mampu merawat iklim demokrasi.
Hal ini karena demokrasi membutuhkan komitmen yang kuat, nilai keterbukaan, toleransi dan ruang untuk perbedaan. Semua ini hanya mampu dijamin oleh pemegang kewenangan dengan kebijakan publik yang menumbuhkan perasaan setara di antara semua pihak.
“Jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, kehidupan masyarakat akan jauh lebih tidak tenang, tidak teduh dan tidak damai,” ujar Anies.
Anies menjelaskan bahwa menjaga iklim demokrasi dengan benar adalah dengan cara mendengar dan merespon setiap aspirasi rakyat.
Setiap aspirasi harus direspon dengan tata krama yang benar. Pandangan yang berbeda harus dihargai sebagai sebuah suara legitimate dari rakyat.
Sehingga, menurut Anies, hal ini dapat menumbuhkan perasaan setara bagi semua pihak.
Selain itu, demokrasi harus menumbuhkan partisipasi dari semua pihak. Hal tersebut dicontohkan dengan pengambilan keputusan, mulai dari tingkat RT/RW, semuanya dengan melakukan rembug/musyawarah dan interaksi langsung dengan masyarakat.
“Harapannya, itu akan membuat tidak ada aspirasi yang mampet. Problem-problem dapat direspon dengan cepat dan perasaan kesetaraan dapat ditumbuhkan,” ujar Anies.
Menurut Anies, wujud dari upaya merawat demokrasi bisa dilihat dari upaya Pemprov DKI menghadirkan ruang publik yang setara.
Anies mencontohkan pada pembangunan transportasi umum dan taman, yang menurutnya, dapat menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya kota yang demokratis.
“Kita melihat transportasi tidak sebagai alat pemindah badan, tetapi alat penumbuh kesetaraan. Tidak ada umum dan VIP. Semua mendapatkan fasilitas yang nyaman tanpa memandang latar belakang. Begitu juga pada taman, semua orang dengan strata ekonomi maupun sosial dapat berkumpul di sana tanpa ada sekat,” ujar mantan Mendiknas tersebut.
Terakhir, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI akan terus menjamin iklim demokrasi tetap hidup, “Tugas kami di Jakarta adalah memastikan agar ini berjalan terus, sehingga kita dapat menjaga agar iklim demokrasi dan iklim kesetaraan tetap hidup, dengan kebijakan-kebijakan yang kami implementasikan”. (wwa)
