SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – DPR menegaskan pagu anggaran Rp13 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2026 harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menyatakan bahwa anggaran ini bukan sekadar angka, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam mengelola potensi laut Indonesia.
“Anggaran ini harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir. Jangan hanya berhenti pada wacana atau proyek yang tidak dirasakan langsung oleh nelayan,” tegas Firman saat Rapat Kerja Komisi IV dengan Wamen KKP di DPR RI, Jakarta.
Fokus Program Prioritas
Firman menekankan agar sejumlah program KKP dikawal ketat agar memberi dampak nyata, di antaranya:
- Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang diharapkan jadi pusat aktivitas ekonomi baru.
- Revitalisasi tambak udang rakyat, dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan akses pasar.
- Pengembangan budidaya rumput laut, lobster, dan ikan bawal bintang, untuk mendorong produk unggulan pesisir.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk:
- Sentra pergaraman nasional, guna mengurangi impor.
- Revitalisasi laboratorium jaminan mutu, agar produk perikanan diterima di pasar global.
- Penguatan pengawasan laut, demi menjaga kedaulatan perairan Indonesia.
Transparansi dan Akuntabilitas
Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan pentingnya pengawasan berlapis agar dana tidak bocor dan program tidak tumpang tindih.
“Kami akan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran. Jangan sampai program hanya sekadar serapan anggaran tanpa hasil nyata di lapangan,” ujarnya.
Pemberdayaan SDM Pesisir
Firman juga mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat pesisir. Dengan peningkatan kapasitas, nelayan diharapkan tidak hanya memproduksi tetapi juga mampu mengelola usaha dan menembus pasar yang lebih luas.
Ia menutup dengan menegaskan, pemberdayaan masyarakat pesisir bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
(Anton)
