SUARAINDONEWS.COM – Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan SPBU Satu Harga di wilayah Papua. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata pemerataan akses energi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kerap menghadapi tantangan logistik tinggi.
“Untuk daerah-daerah yang terpencil, kebijakan SPBU Satu Harga sangat penting. Kalau tidak, biaya transportasi dan logistik untuk mendistribusikan BBM akan membuat harga di daerah itu jauh lebih mahal dibanding daerah lain,” ujar Ramson Siagian saat rapat dengan Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025) kemarin.
Keadilan Energi untuk Masyarakat Papua
Ramson menjelaskan, saat ini terdapat 12 SPBU yang telah menerapkan kebijakan Satu Harga di seluruh wilayah Papua. Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga perlu memastikan subsidi distribusi atau biaya logistik tidak dibebankan kepada masyarakat.
“Kebijakan satu harga ini adalah bentuk keadilan energi yang harus dijaga,” tambahnya.
Stok Energi di Papua dalam Kondisi Stabil
Berdasarkan data yang diterima Komisi XII DPR, stok energi di Papua menunjukkan kondisi yang stabil dengan rata-rata stok BBM mencapai 21 hari dan stok elpiji 61 hari – lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ramson mengapresiasi kesiapan Pertamina dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2025.
“Walaupun biaya operasional di Papua lebih tinggi, secara nasional Pertamina tetap memperoleh keuntungan. Karena itu, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Inovasi Atasi Antrean Panjang di SPBU Jayapura
Dalam perkembangan terkait, Ramson mengapresiasi kerja sama Pertamina Patra Niaga dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi antrean panjang di SPBU melalui sistem penjadwalan pengisian BBM berdasarkan jenis kendaraan.
“Model ini sangat baik. Ada jadwal khusus untuk truk, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi, sehingga tidak saling menumpuk. Ini langkah yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa,” kata Ramson.
Dorongan Konversi Minyak Tanah ke Elpiji
Ramson juga menyoroti upaya konversi minyak tanah ke elpiji yang dinilai belum optimal di beberapa wilayah Papua. Kendala utama terletak pada faktor transportasi dan kebiasaan masyarakat.
“Harga elpiji sebenarnya lebih murah dibanding minyak tanah, dan subsidi minyak tanah justru lebih besar dengan nilai energi yang sama. Karena itu, kami mendorong Pertamina agar secara bertahap memperluas konversi ke elpiji dengan memperhatikan kesiapan masyarakat dan kondisi wilayah,” jelasnya.
Ramson menegaskan inovasi dalam pengaturan distribusi BBM dan transisi energi bersih menjadi bagian dari komitmen pelayanan publik sektor energi. “Intinya, masyarakat tidak hanya harus mendapatkan energi, tapi juga merasakannya dengan harga yang adil,” pungkasnya.
EK
