SUARAINDONEWS. COM, Jakarta — Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Rapat ini menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap progres penanganan pascabencana yang telah berjalan sejak awal 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Aceh pada Januari lalu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan target pemulihan dapat tercapai sesuai rencana, terutama menjelang bulan Ramadan.
“Rakor ini untuk mengevaluasi penanganan pascabencana di Sumatera dengan menghadirkan para menteri dan kepala lembaga terkait,” ujar Dasco saat memimpin rakor satgas pemulihan bencana sumatera di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Satgas Pemerintah, Kepala BNPB, Kasum TNI, Komandan Korps Brimob Polri, serta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum. Selain itu, turut hadir Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Pimpinan V DPR RI, Pimpinan Komisi VI DPR RI, Pimpinan Komisi VIII DPR RI, dan Pimpinan Komisi X DPR RI juga mengikuti rapat untuk memastikan pengawasan parlemen terhadap program pemulihan berjalan efektif.
Dasco mengungkapkan, dalam rapat sebelumnya DPR dan pemerintah menargetkan roda pemerintahan daerah di wilayah terdampak bencana sudah kembali berjalan normal sebelum Ramadan. Saat ini, hanya segelintir daerah yang masih menghadapi kendala administratif dan teknis.
Selain aspek pemerintahan, DPR juga menyoroti normalisasi sungai serta pembangunan infrastruktur di wilayah yang sebelumnya terisolasi. Menurut Dasco, akses dasar di Aceh telah terbuka meski masih menghadapi tantangan geografis.
“Medannya berat, tetapi tidak ada lagi daerah yang terisolir. Normalisasi sungai juga terus berjalan hingga sekarang,” jelasnya.
Dalam rapat ini, DPR turut meminta penjelasan detail terkait penyediaan hunian sementara bagi korban bencana, termasuk pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan terdampak. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan pemulihan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat.
“Kami minta ketua satgas pemerintah memaparkan perkembangan huntara dan penanganan lingkungan pascabencana,” kata Dasco.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antarinstansi guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, sekaligus memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran. (Kiki)
(Anton)
