SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki babak penting. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I dan setuju membawa regulasi tersebut ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat pengambilan keputusan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Dalam rapat tersebut, seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke tingkat berikutnya.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menyampaikan laporan penyelesaian tugas Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Ia menjelaskan, kedua tim telah menyelesaikan penyempurnaan rumusan pasal, penyesuaian redaksional, hingga sinkronisasi antara ketentuan dalam pasal dan bagian penjelasan RUU.
Proses tersebut juga melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan untuk memastikan penggunaan istilah, sistematika, serta rumusan norma sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan selesainya pekerjaan Timus dan Timsin, pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat Komisi III DPR bersama pemerintah dinyatakan rampung untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, terdapat 10 pokok pengaturan yang menjadi hasil pembahasan Panja bersama pemerintah.
Pertama, pengaturan mengenai judul, prinsip, dan asas hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, termasuk jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dikenakan mekanisme perampasan.
Dalam poin ini, RUU juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta berdampak luas kepada masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Ketiga, RUU menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ancaman hukuman, termasuk pidana mati, tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik melalui kesempatan pembuktian yang berimbang.
Keenam, menjamin upaya optimal dalam pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
Ketujuh, mengatur tugas dan kewenangan lembaga pengelola aset agar dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
Kesembilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar kewenangan perampasan aset tidak dijadikan alat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Kesepuluh, memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Habiburokhman menyebut seluruh pokok pengaturan tersebut merupakan hasil pembahasan Panja terhadap naskah RUU melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR dan pemerintah membahas sebanyak 397 DIM yang diserahkan pemerintah.
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan tersebut juga memperhatikan berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat serta para ahli.
Ia berharap pembentukan regulasi tersebut dapat mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan pemerintah terhadap hasil pembahasan RUU tersebut.
Meski seluruh fraksi Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat I, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang.
Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama sebelum proses penetapan dan pengundangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyampaikan keyakinannya bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.
Ia juga meminta masyarakat terus mengawal proses legislasi tersebut agar penyelesaiannya tidak kembali tertunda.
Dengan tercapainya kesepakatan tingkat I pada 18 November 2026, RUU Perampasan Aset kini semakin dekat menuju tahap pengambilan keputusan di tingkat paripurna.
Publik pun menantikan langkah DPR dan pemerintah berikutnya untuk mewujudkan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi, pengembalian aset kepada korban, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
(Robby Bustami)
























