SUARAINDONEWS.COM, Banyumas – Kurangnya pemahaman atau bahkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kerja-kerja legislatif menjadi persoalan anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan.
Tantangan tersebut membutuhkan dukungan media massa agar tiga fungsi yang dimiliki Anggota DPR RI yaitu fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi (membuat Undang-Undang) dapat diperoleh dan dipahami masyarakat secara valid dengan sumber terpercaya.
“Saya pikir memang membutuhkan komunikasi yang baik. Jadi tentunya secara pribadi memang selalu berusaha untuk bagaimana membangun jaringan komunikasi yang semaksimal mungkin,” ucap Anggota DPR RI Siti Mukaromah dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bertema ‘Refleksi Kinerja DPR RI 2022 melalui Harmonisasi Peran Media di Parlemen’ di Purwokerto, Jumat (25/11/2022).
Kegiatan yang berlangsung hingga Minggu (27/11/2022) ii juga dihadiri Plt Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Deputi Bidang Administrasi DPR RI Sumariyandono, Kepala Biro Pemberitaan DPR RI Indra Pahlevi dan jajaran Kesetjenan DPR RI.
Sebagai support sistem dari DPR RI yang memiliki agenda besar yaitu menjadikan DPR sebagai parlemen modern, politisi dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui konsep parlemen moodern memang mengharuskan adanya kerja sama baik antara Anggota DPR RI dengan media massa yang menjadi jembatan informasi.
Oleh karena itu, Erma, panggilan akrab Siti Mukaromah menekankan peran media massa sangat strategis bagi DPR RI secara kelembagaan dan masyarakat yang butuh informasi atas kerja yang dilakukan Anggota Dewan.
Erma yang saat ini duduk di Komisi VI DPR RI mengatakan media massa juga berperan memberikan pemahaman baik kepada masyarakat tentang kedudukan Anggota DPR sebagai kader yang dipercaya oleh partai politik yang mewadahinya dalam mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengaku tidak lagi berpikir untuk pribadi, kelompok dan partai yang mewadahinya, ketika harus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya tidak lagi hanya berpikir untuk menjadi wakil di dapil saja tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Agar bagaimana kepentingan dan kebijakan-kebijakan dalam DPR yang pro seperti aspirasi perempuan dan anak itu juga bagian dari yang harus diteriakkan,” tegasnya.
Lebih jauh Erma mengatakan ada masa sidang Anggota DPR RI yang dinamakan reses. Yaitu agenda kunjungan kerja (kunker) Anggota DPR turun ke daerah pemilihan (dapil) maupun kunker ke daerah lain sesuai penugasan dari Komisi-Komisi DPR sesuai pembidangan maupun alat kelengkkapan DPR lainnya.
Agenda kunker itu bukan masa libur kerja atau masa sidang DPR tetapi sesungguhnya agenda kerja DPR di luar rutinitas rapat bersama mitra kerja DPR antara lain lembaga pemerintah baik kementerian dan lembaga negara lainnya, juga lembaga non pemerintah.
“Wakil rakyat bukan hanya selesai memperjuangkan ketika di rapatnya saja di Jakarta, tetapi jangan sampai tidak tahu bahwa itu adalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah seperti di pelosok-pelosok,” ucap Anggota DPR dari dapil Jawa Tengah VIII (meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) ini. (wwa)
