SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum memperoleh perhatian fasilitas mudik seperti warga di Pulau Jawa.
“Timpangnya fasilitas mudik di daerah luar Jawa, menunjukkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan belum merata, ” kata Nono Sampono didampingi Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, dalam acara diskusi bersama wartawan dengan tema diskusi seputar mudik lebaran, bertempat di press room DPR RI, Selasa (20/6/2017).
Menurut Nono, masalah ketimpangan fasilitas tersebut jelas menjadi kewajiban negara, DPR/DPR untuk mencermati masalah tersebut karena menyangkut kepengingan umum. Sudah saatnya Kemenhub dan pemerintah pusat, melihat masalah bagaimana sulitnya akses mudik bagi warga yang hendak mudik dari warga yang bekerja dan tinggal di provinsi kepulauan seperti NTT, NTB, Maluku, Kepri, Sulteng dan Sulawesi Tenggara.
“Ini adalah kewajiban negara, DPR dan DPD harus cermati urusan ini, karena kepentingan umum, hal ini sudah cukup lama terabaikan, ” kata Nono.
Ditambangkan Nono, berbanding terbalik dengan warga di Indonesia Timur yang sekarang serba sulit, karena faktor alam seperti angin kencang yang menyebabkan diturunkannya frekuensi penerbangan, warga di Pulau Jawa sudah sering memperoleh fasilitas pemerintah untuk mudik gratis.
“Pemerintah saat ini masih memfokuskan pada dasrah Jawa terlebih perihal mudik gratis yang tidak pernah dirasakan masyarakat yang tinggal di Indonesia Timur, ” ujar senator dari Maluku tersebut.
Namun Nono mengakui warga di pulau Jawa memang wilayah yang padat penduduk, dan permasalahan di Jawa pun lebih mudah terlihat dan ceoat ditangani karena dekat dengan pemerintah pusat. Karenanya, Nono berharap adanya RUU provinsi kepulauan yang digagas DPD RI, akan menjadi solusi komprehensif untuk masyarakat di Indonesia Bagian Timur, bukan saja soal transportasi tapi juga prioritas dalam pembangunan lainnya.
“RUU Provinsi kepulauan ini diharapkan bisa menjadi payung bagi provinsi kepulauan yang ada di NKRI, ” katanya.
Namun Nono juga tak mengelak, untuk adanya perbaikan di wilayah Kepulauan, juga diperlukan adanya pemekaran agar pemerataan pembangunan dapat terasa. “Dibandingkan aggaran diperuntukkan kepada BUMN yang indikasinya merugi terus, lebih baik anggaran dialokasikan ke daerah, agar uang itu akan berputar, roda perekonomian berjalan, dan efek positif lainnya juga akan berbanding lurus, ” katanya.(Bams/EK)
