SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kongres III PROJO resmi menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO periode 2025–2030 secara aklamasi. Keputusan tersebut diambil dalam sidang pleno kongres yang digelar pada 2 November 2025, sekaligus menandai fase baru organisasi relawan pendukung Jokowi tersebut.
Selain terpilih sebagai Ketua Umum, Budi Arie juga didapuk menjadi Ketua merangkap anggota Tim Formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan baru DPP PROJO dengan masa kerja tiga bulan ke depan.
Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kongres III PROJO menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi politik yang menegaskan arah gerakan organisasi lima tahun ke depan.
Dalam resolusi utamanya, PROJO menyatakan akan:
- Mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Menyukseskan agenda politik Presiden Prabowo hingga 2029.
- Melakukan transformasi organisasi PROJO agar relevan dengan tantangan zaman.
- Mendorong politik persatuan nasional dan membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“PROJO akan terus berperan aktif dalam memperkuat politik kerakyatan dan memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan sukses dengan masukan-masukan konstruktif,” demikian salah satu butir rekomendasi politik.
Dorong Reformasi Ekonomi dan Hukum
Selain dukungan politik, PROJO juga menegaskan komitmennya dalam bidang ekonomi dan hukum.
Organisasi ini mendorong:
- Kemandirian ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
- Sistem hukum yang melindungi sumber daya nasional dan lingkungan.
- Penegakan hukum yang berkeadilan, dengan menegaskan bahwa “kepastian hukum penting bagi investor, tapi keadilan bagi rakyat jauh lebih utama.”
PROJO juga siap mengawal program strategis nasional Prabowo-Gibran, seperti perbaikan tata kelola MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, termasuk mendorong penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.
Transformasi Besar: Ganti Logo, Libatkan Rakyat
Salah satu keputusan paling menarik dari Kongres III adalah transformasi organisasi melalui perubahan logo PROJO.
PROJO berencana menggelar sayembara logo baru yang bisa diikuti masyarakat umum di seluruh Indonesia.
Langkah ini disebut sebagai refleksi semangat PROJO yang “berangkat dari rakyat dan selalu setia di garis rakyat.”
“Pelibatan masyarakat dalam membuat logo baru adalah bukti bahwa PROJO adalah gerakan rakyat yang mencintai bangsa dan negara dari Sabang sampai Merauke,” tulis salah satu poin keputusan.
Logo baru nantinya akan mencerminkan nilai, cita-cita besar, dan arah gerakan PROJO dalam jangka panjang, menandai babak baru organisasi setelah lebih dari satu dekade berdiri.
Makna Nama PROJO: Bukan Singkatan, tapi Falsafah
Menjawab pertanyaan publik, PROJO menegaskan bahwa nama organisasi ini bukan singkatan dari frasa tertentu.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0000133.AH.01.08.Tahun 2018, nama resmi ormas ini adalah PROJO, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan Kawi, berarti negeri dan rakyat.
“Artinya, PROJO adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya,” jelas pernyataan resmi panitia kongres.
Transformasi Tanpa Lupa Sejarah
PROJO menegaskan bahwa perubahan logo dan arah organisasi bukan bentuk pelupaan sejarah, melainkan bukti komitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus adaptasi terhadap dinamika zaman.
“PROJO tidak pernah melupakan sejarah. Tapi transformasi organisasi adalah bukti komitmen kami untuk terus relevan dan mendukung pemerintahan,” tegas pimpinan kongres dalam konferensi pers.
Dengan formatur yang akan bekerja hingga awal 2026, publik menanti wajah baru PROJO — bukan hanya dari logo dan struktur, tapi juga dari bagaimana organisasi ini bergerak di era pemerintahan baru.
(Anton)
