SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam, seperti yang dirilis melalui keterangan Pers Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sabtu (10/6/2023), berharap, target pertumbuhan ke depan perlu didorong untuk lebih berkualitas dan meningkatkan lapangan kerja secara signifikan.
Target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen tahun 2024 perlu mempertimbangkan capaian kualitasnya, terutama menjawab berbagai tantangan ke depan seperti penciptaan lapangan kerja untuk anak-anak muda.
“Kita mendorong pemerintah berusaha lebih keras lagi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, karena sejak awal periode Pemerintah Jokow, target pertumbuhan belum tercapai, baik target RPJMN maupun APBN. Belum tercapainya target pertumbuhan berkualitas menjadi salah satu penyebab yang menempatkan Indonesia pada middle income trap dan terbatasnya lapangan kerja, terutama untuk anak muda,” paparnya.
Ecky merisaukan meningkatnya penganggur muda berusia 15 sampai 24 tahun atau youth unemployment yang terdidik.
“Kita sangat risau ketika saat ini anak-anak muda yang lulus SMA atau SMK ke atas malah banyak yang menganggur. Ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah, untuk memperbaiki sistem pendidikan sekaligus mendorong perekonomian agar mampu membuka lapangan kerja yang sesuai,” imbuh Ecky.
Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penangguran muda yang berusia 15-24 tahun tercatat, dalam kategori tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada tahun 2022, dan 20 persen tahun 2018 dan 22 persen tahun 2014. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka pengangguran nasional per Agustus 2022, yag mencapai 5,86 persen atau sebanyak 8,42 juta jiwa.
“Kami sangat risau, tingginya pengangguran muda mengancam bonus demografi Indonesia 2020-2030. Bahkan bisa berubah menjadi bencana demografi, jika sumber daya manusia usia produktif ini tidak teroptimalkan dan tersalurkan energinya dengan baik. Kita juga prihatin dengan fenomena semakin besarnya proporsi anak muda yang bekerja di bawah 15 jam satu minggu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja muda kita masih kesulitan mendapatkan pekerjaan penuh. Ini harus menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh,” tadasnya.
Menanggapi pengangguran anak-anak muda terdidik tersebut, menurut Dr. Devi Valeriani SE, MSi, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, di Bangka Belitung, menyatakankan bahwa pengangguran yang terjadi pada kalangan anak muda terdidik akibat kesenjangan antara supply dan demand pada pasar tenaga kerja.
“Tentu masing-masing pasar tenaga kerja memiliki standar dan kualitas sesuai kebutuhan. Jika memang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pasar tenaga kerja maka akan tercipta pengangguran,” imbuhnya.
Saat ini kesempatan kerja yang ada banyak mensyaratkan adanya experience atau pengalaman. Seandainya tenaga kerja muda diterima bekerja dengan kondisi tidak berpengalaman maka akan terjadi negosiasi pada upah tenaga kerja tersebut. Pengusaha mencoba untuk menawarkan upah di bawah upah minimum, dan bisa jadi diterima oleh tenaga kerja mengingat mereka belum memiliki pengalaman, namun butuh pekerjaan dan pendapatan.
Sekarang ini di dunia pendidikan tinggi, terdapat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di antaranya melakukan program magang dan kewirausahaan. Program tersebut membentuk anak-anak muda memiliki pengalaman bekerja ketika magang dan berimplikasi keilmuan dengan berwirausaha setelah selesai pendidikan.
“Selain itu, peran digitalisasi juga menjadi penting, dimana anak-anak muda dapat kreatif dan inovatif menciptakan peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi,” jelas Devi.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya memberikan intervensi kepada para pengusaha agar memberikan ruang kepada anak muda yang belum berpengalaman untuk bekerja.
“Postur RAPBN 2024 nanti, sebaiknya berfokus terhadap UMKM dan penguatan investasi. Harapannya, akan dapat membuka pasar tenaga kerja bagi anak-anak muda terdidik,” ujar Devi Valeriani, yang juga peneliti di bidang ekonomi pembangunan, kependudukan dan kewilayahan. (Ahmad Djunaedi)
