SUARAINDONEWS.COM Jakarta – Sebanyak delapan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di parlemen menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023), membahas penolakan terhadap sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 yang diusulkan PDIP.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar tersebut pada pokoknya menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan kembali dan meminta KPU melaksanakan pemilu 2024 sesuai jadwal dan peraturan yang sekarang berlaku.
“Salah satu yang ingin dibicarakan, satu soal masalahnya pernyataan Ketua KPU tentang proporsional terbuka. Itu menjadi poin yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman yang sama,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Ia menjelaskan, partai politik memiliki kedaulatan dalam menyampaikan sikapnya terkait pemilu. Apalagi, delapan partai politik yang berkumpul saat ini merupakan bagian dari DPR sebagai pembuat undang-undang.
“Itu memang domain parpol yang pembuat undang-undang, itu bukan domain MK, mestinya, harusnya,” ujar Ali.
Ia menegaskan, pertemuan delapan pimpinan parpol hari ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena sekali lagi disampaikan, parpol memiliki kedaulatan dalam menyampaikan pendapatnya terkait pemilu.
“Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing, kepentingan partai secara ke depannya,” ujar anggota Komisi III DPR itu.
Dalam pertemuan tersebut, terlihat 7 elit parpol dari Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Sementara wakil dari Partai Gerindra belum terlihat dalam pertemuan yang digelar tertutup itu hingga berakhir.
Sedangkan PDIP diketahui mendukung sistem proporsional tertutup, meskipun partai berlambang kepala banteng itu tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun 7 elit parpol yang hadir dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate.
Selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
Kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.
Pertemuan tersebut, menghasilkan lima poin kesepakatan menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup:
-
Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
-
Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.
-
KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-
Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
-
Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. (wwa)
