SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Tiga lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) akan menyelenggarakan Festival Konsitusi dan Antikorupsi yang ke 3 di Medan pada 14 – 15 Mei 2018.
“Konstitusi dan Antikorupsi merupakan dua hal yang penting yang menentukan masa depan Indonesia,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konperensi pers yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, dan Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu di Lobby Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (27/4/2018). Festival Konstitusi dan Antikorupsi sebelumnya diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Indonesia Depok.
Zulhas menegaskan Festival Konstitusi dan Antikorupsi bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi NKRI, yaitu memperkuat konstitusi dan memperkuat dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air, baik penindakan maupun pencegahannya, tidak hanya di pusat, tapi juga di provinsi, kabupaten, sampai ke desa-desa.
Zulhas menambahkan pada tahun politik ini banyak sekali kepala daerah yang sudah terkena operasi tangkap tangan (OTT). Hingga saat ini menurutnya sudah lebih dari 300 kepala daerah tersangkut korupsi. Melihat kondisi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus bersifat komprehensif sehingga tidak mengedepankan upaya paksa melalui OTT dan penangkapan, namun perlu dilakukan perbaikan sistem yang ada.
Karena itu Zulhas setuju selain menyempurnakan UU Tipikor, juga perlu menyempurnakan UU Pilkada. “Kandidat partai politik tidak boleh cari uang. Tapi biaya yang dikeluarkan calon sudah pasti. Biaya saksi itu sudah pasti. Untuk memasang iklan, baliho, dan lain-lain. Semuanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.
Sementara Agus Rahardjo mengatakan KPK menyadari pentingnya kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini karena diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Apalagi kegiatan ini melibatkan MPR dan MK.
Anwar Usman mengatakan bahwa Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini terkait dengan penegakan konstitusi dan pemberantasan korupsi. “Antara konstitusi dan antikorupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi bisa berdiri tegak apabila korupsi juga bisa diberantas,” katanya. Untuk itu Anwar Usman meminta media massa untuk ikut mensosialisasikan kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi di USU Medan ini.(Bams/EK)
