SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti adanya jurang pemisah atau kesenjangan yang besar antara target yang direncanakan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan realisasi di lapangan, baik dari sisi operasional maupun finansial.
Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapa (RDP) Komisi VI DPR bersama Dirut PT PT APN Mohammad Abdul Ghani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Rahmat, jika hal ini tidak segera dibereskan, ia khawatir hal ini akan merusak reputasi manajemen di bawah kepemimpinan Abdul Ghani.
“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat di ruang rapat Komisi VI DPR.
Rahmat menegaskan bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dan negara mengharapkan transparansi serta kinerja yang nyata dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan sekadar klaim di atas kertas.
“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” tegas Rahmat.
Dalam interupsinya, Rahmat membeberkan sejumlah data kegagalan pencapaian target PT APN yang dinilai sangat timpang. Salah satunya adalah capaian Tandan Buah Segar (TBS) yang mengalami defisit hingga 40 persen, serta utilitas pabrik kelapa sawit yang mencatatkan defisit hingga 80 persen.
Tak hanya operasional, rapor merah juga terlihat jelas pada sektor keuangan perusahaan. Rahmat mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan PT APN jauh panggang dari api.
“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” cecar Rahmat.
Ia pun mempertanyakan letak kesalahan tata kelola ini, apakah bersumber dari perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau karena ketidakmampuan manajemen dalam mengeksekusi rencana kerja.
“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.
“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambah Rahmat.
Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa performa buruk ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menegaskan, masyarakat saat ini membutuhkan BUMN yang mampu memberikan keuntungan nyata serta kontribusi konkret bagi negara, bukan sekadar janji manis lewat angka-angka statistik yang tidak realistis.
“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat.
(Anton)
