SUARAINDONEWS.COM, Bogor-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Grefianti menyatakan bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi terhadap perempuan yang harus diatasi oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat.
Hal itu disampaikan Siska Grefianti saat menjadi narasumber pada Training Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Literasi Hukum Kelompok Kerja Desa Damai Wilayah Jawa Barat dengan tajuk “Memperkuat kapasitas Pokja tentang Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan, Hak – hak Perempuan, dan Mekanisme Perlindungan Berbasis Komunitas” yang digelar Wahid Foundation pada Sabtu malam, (27/03/2021) di Whiz Prime Hotel Bogor Jawa Barat.
Dirinya menegaskan peran pemerintah daerah sangatlah krusial dalam pencegahan dan penanganan permasalahan yang terjadi terhadap perempuan. Namun, baginya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sebab mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.
“Mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan merupakan tanggung jawab bersama, kami harap ke depannya, kita bisa berkolaborasi untuk mengerjakan hal tersebut,” tutur Siska Grefianti.
Selain itu, menurut Siska, kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa disebabkan oleh banyak hal dan bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandak status sosial maupun ekonomi.
“kekerasan dapat terjadi pada keluarga mana saja, baik miskin maupun kaya, baik beragama maupun tidak, baik berpendidikan maupun tidak, hidup di kota atau di pedesaan, di sekolah, atau mungkin di lingkungan kampus,” tutur Siska saat diminta menjelaskan penyebab kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.
Oleh sebab itu, pemerintah selama ini telah berupaya keras dengan sejumlah program untuk memberdayakan, memenuhi hak-hak dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai potensi dan peristiwa kekerasan.
Diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat menggagas sejumlah program seperti Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta), membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyediakan layanan konsultasi, perlindungan korban, rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban kekerasan serta koordinasi di antara para pemangku kepentingan dan meningkatkan kampanye kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan serta mempermudah akses ke layanan pengaduan atau pelaporan melalui layanan pengaduan langsung melalui telepon.
Di sisi lain, masih menurut Siska, banyak sekali pihak lain di luar pemerintahan yang melakukan program atau upaya yang sama untuk memberdayakan, memenuhi hak-hak, dan melindungi perempuan dan anak. akan tetapi, semuanya berjalan masing dan tanpa ada koordinasi.
“Melalui kesempatan ini, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bekerjasama untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak supaya bisa bersama-sama mencegah dan menstop potensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mendapatkan hasil yang maksimal,” tegas Siska saat menutup materinya dalam kesempatan menjadi narasumber Training yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation kepada kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Damai di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, Senior Officer Kampanye dan Advokasi Wahid Foundation, Siti Kholisoh mengatakan, kegiatan yang digelar di Whize Prime Hotel Bogor itu juga dilaksanakan bertepatan dengan perayaan hari perempuan.
“Ini sekaligus menjadi seruan bagi perempuan di era kini untuk menantang dirinya sendiri demi menjawab tantangan, seperti problem kemiskinan, kesetaraan pendidikan, ekonomi global, pengangguran hingga kasus kekerasan berbasis gender,” tuturnya.
Training Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Literasi Hukum sendiri merupakan bagian dari Program Desa/Kelurahan Damai yang telah dilaksanakan Wahid Foundation sejak tahun 2017 dan bekerjasama dengan UN Woman untuk mewujudkan perdamaian di tengah- tengah masyarakat dan melaksanakan program Women Participation for Inclusive Society (WISE)- GUYUB dengan target sasaran di 3 provinsi: Jawa Barat (Bogor dan Depok), Jawa Tengah (Solo Raya) dan Jawa Timur (Malang Raya dan Sumenep). (Akhirudin).
