SUARAINDONEWS.COM, Ternate-DEWAN Pimpinan Nasional Badan Koordinasi Nasional Desa se Indonesia (DPN BKNDI) menggelar Seminar Nasional Kebangsaan bertema ‘Refleksi Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Desa Dengan Memperkuat Nilai Nilai Kebangsaan’. Dan seminar yang diselenggarakan di Hotel Grand Dafam Bela, Ternate, Maluku Utara, kurang dari sepekan dari Hari-H Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tersebut, diharapkan dihadiri Presiden RI, Ir Joko Widodo. Perhelatan penting inipun mendapat dukungan penuh Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, Lc dan Walikota Ternate, Dr H Burhan Abdurahman SH, MM.
Demikian dipaparkan Isra A Sanaky, SH, MH, Ketua Umum BKNDI kepada sejumlah wartawan (24/3) di Jakarta kemarin. Lebih lanjut Isra menambahkan bahwa Seminar Kebangsaan menjadi kegiatan rutin BKNDI setiap tahunnya dan tahun ini Maluku Utara sebagai tuan rumahnya. Seperti diketahui, Maluku Utara merupakan satu dari empat propinsi binaan BKNDI yang termasuk dalam katagori daerah tertinggal. Mengapa justru memilih di daerah tertinggal? Lantaran wilayah ini mendapat perhatian dari pemerintah, jelas Isra A Sanaky, SH,MH lagi.
Seminar Kebangsaan yang bakal dihadiri 2.000 peserta dari UMKM, BUMDes dan petani se Maluku Utara, juga menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, SIP, Ka Staf Kepresidenan RI ; Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI; Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD, Menteri Keuangan RI; Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan RI; Komjen Pol (Purn) Drs Syafrudin, Msi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Msc, PhD, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
Bahkan seminar nasional kebangsaan ini akan diramaikan dengan keikutsertaaan Kesultanan Ternate, yang telah menyiapkan upacara penyambutan kepada Presiden, para Menteri dan para undangan yang hadir sejak dari bandara hingga hotel.
Lebih jauh, Isra A Sanaky, SH,MH memaparkan bahwa BKNDI memiliki 5 program unggulan, yakni Pembinaan UMKM dan BUMDes, Pembinaan Kelompok Pertanian, Pembinaan Kelompok Peternakan, Membantu mengelola Sumber Daya para Kepala Desa, dan Melakukan Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah secara nasional.
Dalam Seminar Kebangsaan nantinya, salah satunya tentang Materi Pemberdayaan, yaitu mensosialisasikan nilai nilai kebangsaan terhadap masyarakat. Kenapa kita lakukan? Karena saat ini masyarakat Indonesia di seluruh daerah sudah mulai terjadi pergeseran ideologi, orang tidak lagi mengerti apa itu nilai kebangsaan, apa itu nilai nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika juga sudah mulai hilang. Begitu juga rasa persaudaraan dan gotong royong juga sudah mulai hilang.
“Kami ingin kembali mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, tujuan negara ini dibentuk kepada masyarakat, terutama di desa –desa,’’ tegas Isra.
Selama ini orang beranggapan bahwa nilai-nilai kegotongroyongan dan persatuan dan kesatuan ini masih kuat di desa-desa, tetapi kenyatannya tidak lagi begitu. Terjadinya pergeseran nilai-nilai dikarenakan pola kemiskinan yang makin melebar di tengah masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, pesisir dan bahkan sebagian di wilayah perkotaan.
‘’Mereka tinggal di negara sendiri, tapi hidup dalam kemiskinan. Mereka lalu merasa, bahwa negara tidak hadir untuk mereka. Negara mereka rasakan tidak memiliki fungsi apapun bagi kehidupan mereka. Padahal sesungguhnya negara hadir untuk memerdekakan manusia, warga negaranya, merdeka dari kemiskinan. Dari sanalah kemudian nilai nilai kebangsaan itu melemah. Terjadinya berbagai peristiwa kriminal, perampokan, pembunuhan karena tingkat kemiskinan yang tinggi. Maka makna Pancasila,makna kebangsaan yang notabene mengatur tentang etika moral itu hilang karena kemiskinan,’’ paparnya.
Seminar Kebangsaan ini kembali untuk mensosialisasikan nilai nilai kebangsaan itu, tambahnya, Presiden yang harus mengangkat masalah ini dan hadir langsung menyentuh masyarakat. Apalagi masyarakat saat ini masyarakat milenial yang sudah terputus generasinya dari para pendauhulu, yakni para pahlawan yang berjuang memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Karena itu mereka kembali membutuhkan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan tersebut.
Isra A Sanaky, SH, MH, selaku Ketua Umum BKNDI pun mengkritisi pemerintah yang kurang memperhatikan rakyat yang bukan ASN. Jadi jangan hanya melihat tingkat kesejahteraan perangkat negara atau ASN saja yang gajinya dinaikan, tetapi bagaimana dengan masyarakat bawah.Siapa yang memperhatikan mereka? Siapa yang bisa menaikkan kesejahteraan mereka?
Disinilah BKNDI hadir. BKNDI hadir untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa,’ jelas Isra.
Untuk itu, BKNDI membidik dana ultra mikro yang telah dianggarkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar Rp 3 triliun. Saat ini di 4 propinsi binaan, yakni Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara dan Papua tengah dibentuk dan disiapkan proposal KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang merupakan kelompok usaha ultra mikro.
Melalui pendampingan BKNDI, diharapkan bantuan permodalan melalui dana ultra mikro ini dapat dinikmati masyarakat pedesaan dan pada gilirannya dapat mengangkat kesejahteraan mereka. Dan Isra berharap para pengusaha ultra mikro ini nantinya mendapatkan akses dana ultra mikro dari pemerintah ini, melalui lembaga bukan bank.
Karena bila melalui bank, maka sulit bagi pengusaha ultra mikro untuk mengakses permodalan, terkait persoalan agunan dan persayaratan administratif yang rumit bagi mereka. Harapannya BKNDI dapat mengelola langsung dana ultra mikro ini, ujar Isra.
Berdasarkan data yang dimiliki, Sadik Hamisi, Ketua DPW BKNDI Maluku Utara mengungkapkan, bahwa di Maluku Utara telah terdapat 700 KUBE dengan anggota 7.000 orang. Berharap pendanaan ultramikro ini dapat dikucurkan pemerintah. Karena selama ini masyarakat merasa diabaikan oleh pemerintah pusat.
Dibentuknya KUBE ini merupakan upaya BKNDI agar kedepannya mendapat bantuan permodalan dari pemerintah. Masyarakat Maluku Utara sangat antusias dengan rencana ini. Dan mereka menyatakan ingin hadir dalam seminar nanti, namun karena kapasitas ruangan hanya untuk 2000 orang. Jadi hanya akan diwakili oleh para pengurus KUBE saja untuk hadir mewakili anggota mereka, ungkap Sadik.
Sementara Siswanto, Wakil Ketua BKNDI menutupnya dengan akan diserahkannya secara simbolis Proposal KUBE yang telah disiapkan oleh BKNDI selama ini. Seminar nanti sekaligus launching dimulainya Program KUBE yang mendapat pendampingan dari BKNDI. Dan Program KUBE untuk 4 propinsi binaan awal BKNDI dapat diselesaikan tahun ini, untuk kemudian berlanjut ke propinsi lain, hingga nanti seluruh 34 propinsi bisa mengakses dana ultra mikro ini melaluipendampingan BKNDI.
(pung; foto ist
