SUARAINDONEWS.COM, Jakarta -Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangan ini merupakan tahap awal dari serangkaian tahapan dalam membangun suatu unit kerja yang reform, bebas dari korupsi, serta bersih dalam melayani.
“Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmannirahim, izinkan saya sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi di Gedung DPD RI, Jakarta, (30/7).
Rahman Hadi melanjutkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI akan membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi melalui suatu unit kerja yang dapat menjadi percontohan, penerapan pada unit-unit kerja lainnya.
“Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan ZI,” jelas Rahman Hadi.
Menurutnya, reformasi birokrasi hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
“Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui,” jelas Rahman Hadi.
Rahman Hadi menambahkan Sekretariat Jenderal DPD RI juga akan terus berkomitmen dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan di setiap area perubahan. Maka dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kinerja berorientasikan hasil yang bermanfaat.
“Tentunya dalam hal itu mendukung tugas administrasi dan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD RI senantiasa berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan. Sebagai wujud dari kerja keras dalam melaksanakan reformasi birokrasi terdapat transparansi dan pengawasan yang prima atas pengelolaan keuangan negara.
“DPD RI berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kalinya berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 dari BPK RI,” terangnya.
Senator asal Jawa Timur itu menilai bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan predikat WTP dari BPK RI. Butuh kerja keras dan komitmen semua pihak dalam menjalankan tata kelola kesekjenan mulai dari penyusunan, perencanaan, melaksanakan program dan pertanggungajawaban yang dilakukan dengan transparan, berkeadilan dengan mendudukkan regulasi aturan di atas segalanya dalam rangka tertib administrasi.
“Untuk itu, saya sebagai Ketua DPD RI ingin memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal atas kinerja dan kerja nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Ke depan saya berharap Sekretariat Jenderal DPD RI terus mempertahankan predikat ini sebagai kebanggaan bersama dan telah menjadi tradisi dalam kesekjenan,” harap LaNyalla.
LaNyalla juga berharap penandatanganan pakta integritas ini juga dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.
“Semoga penandatanganan ini dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Sekretariat Jenderal DPD RI,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan reformasi birokrasi merupakan langkah utama dan sistem pemerintah yang lebih baik dan efisien. Sasarannya agar masyarakat bisa cepat menerima layanan yang bebas dari KKN.
“Maka birokrasi merupakan priotas untuk menjadikan Indonesia maju sesuai cita-cita bangsa. Untuk itu regulasi yang rumit harus segera disederhanakan,” paparnya. (wwa)
