SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengkritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Idrus menekankan bahwa pemerintah memang harus beradaptasi dengan berbagai sistem berbasis data, termasuk dalam menyalurkan subsidi energi. Menurutnya, saat ini data DTSEN berada di bawah kewenangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
“Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Oleh karena itu, karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Lebih lanjut, Idrus mengatakan penting bagi para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan sinkronisasi terhadap DTSEN. Tujuannya agar kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Namun, Idrus mengingatkan bahwa sinkronisasi data tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung tuntas dalam sekejap.
“Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, kita jangan bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya,” tegasnya.
Menurut Idrus, DTSEN nantinya akan digunakan oleh masing-masing kementerian sesuai karakteristik dan kebutuhannya. Setelah proses sinkronisasi selesai, barulah DTSEN menjadi rujukan nasional yang baku.
“Kemudian penerapannya di setiap Kementerian-kementerian yang ada sesuai dengan ciri karakter masing-masing dan ini menjadi rujukan secara nasional,” tambahnya.
Kritik Purbaya ke Bahlil
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena belum memanfaatkan DTSEN dalam penyaluran subsidi energi.
Menurut Purbaya, DTSEN sudah tersedia dan bahkan telah digunakan oleh Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf. Namun hingga kini, Kementerian ESDM belum mengoptimalkan data tersebut.
“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Purbaya menegaskan, tanpa basis data tunggal yang akurat, masih banyak kelompok kaya yang ikut menikmati subsidi energi dari pemerintah. Padahal, subsidi seharusnya difokuskan untuk masyarakat kecil.
Ia juga menilai Indonesia belum bisa menghentikan program subsidi dalam waktu dekat karena pertumbuhan ekonomi nasional masih belum cukup cepat.
Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya mendukung ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan yang lambat justru akan menekan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi,” jelasnya.
Purbaya melaporkan bahwa pagu subsidi dan kompensasi energi tahun 2025 mencapai Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasinya sudah Rp218 triliun atau setara 43,7 persen.
Ia menekankan, tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi secara merata. Karena itu, menurutnya, subsidi tetap diperlukan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tandas Purbaya.
(Anton)
