SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, dalam kunjungan kenegaraan pada Rabu, 7 Mei 2025. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Hun Sen ke Indonesia sejak 5 Mei. Dalam agenda tersebut, isu utama yang akan dibahas adalah perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Kamboja.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain membahas isu strategis, kedua pemimpin juga akan melakukan tour building ke ruang rapat paripurna atau Gedung Kura-Kura. Pertemuan ini menyusul pertemuan Hun Sen dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dua hari sebelumnya.
Puan menyoroti pentingnya perlindungan PMI, khususnya terkait maraknya kasus penipuan daring atau online scam di Kamboja yang telah menjerat banyak Warga Negara Indonesia (WNI). Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, jumlah WNI bermasalah melonjak drastis dalam lima tahun terakhir. Dari hanya 56 kasus pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 3.310 kasus pada 2024, atau naik 60 kali lipat. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 75 persen kasus ini melibatkan WNI yang terjebak dalam pekerjaan ilegal berbasis online scam.
Tingginya angka ini juga berbanding lurus dengan kasus kematian WNI di Kamboja. KBRI mencatat 92 kematian sepanjang tahun 2024, meningkat 24,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Puan, kondisi ini menunjukkan bahwa isu PMI di luar negeri, khususnya di Kamboja, telah menjadi darurat kawasan yang memerlukan penanganan lintas negara.
Puan menilai diplomasi parlemen memegang peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen sangat dibutuhkan untuk merespons berbagai tantangan global, termasuk kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja.
Sebagai tokoh politik senior, Hun Sen memiliki pengaruh besar dalam struktur politik Kamboja. Ia merupakan kepala pemerintahan terlama di negara tersebut dan masih menjabat sebagai Presiden Partai Rakyat Kamboja (CPP) serta anggota Majelis Nasional. Melalui pertemuan ini, Puan berharap terjalin komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya dalam perlindungan WNI di luar negeri, serta memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Kamboja.
(Dewi)
