SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain sidang tahunan, forum parlemen dunia kali ini akan memilih pimpinan baru IPU.
Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre, Kamis (8/10/2026). Ia didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.
Terdapat sejumlah rangkaian acara dalam Sidang Umum IPU ke-153, termasuk pemilihan Presiden IPU ke-32. Saat ini Presiden IPU ke-31 dipegang oleh Tulia Ackson dari Republik Persatuan Tanzania.
Sebelum pemilihan Presiden IPU, Puan mengikuti agenda general debate di mana setiap Ketua Parlemen anggota IPU bergantian menyampaikan pandangan.
“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas
penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha,” kata Puan di awal speech-nya.
Sidang IPU ke-153 mengangkat tema ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Membersayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.
“Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil,” tutur Puan.
Menurut Puan, tata kelola pemerintahan yang adil adalah tata kelola pemerintahan yang mengubah demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.
“Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka,” lanjutnya.
Puan mengatakan, pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif tetap penting. Namun hal itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan.
“Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan,” terang Puan.
“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sambungnya.
Puan memandang tata kelola pemerintahan yang adil harus memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh di tangan segelintir orang, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya nasional dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi,” ungkap Puan.
“Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum,” lanjutnya.
Puan yang merupakan Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2024 menilai, dalam hal itu lah parlemen memegang posisi strategis. Menurutnya, Parlemen berfungsi sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara, sebagai lembaga yang bertugas menerjemahkan suara rakyat ke dalam undang-undang, anggaran, mekanisme pengawasan, dan kebijakan publik.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.
Selain membawa isu kepentingan diplomasi Indonesia, urgensi Puan menghadiri IPU di Tanzania adalah karena adanya pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap 3 tahun sekali itu.
Adapun calon Presiden IPU ada 3 di mana 2 kandidat di antaranya yakni Azerbaijan dan Australia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia. Puan juga akan mendengar visi misi dan menemui semua calon secara imbang sebelum voting.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” imbuhnya.
Puan melakukan pertemuan dengan kandidat Presiden IPU ke-32 yakni Sahiba Gafarova (Ketua Parlemen Azerbaijan), Milton Dick (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, dan Rojo Edwards Silva (Senator Parlemen Chile), di sela-sela agenda Sidang Umum IPU.
Selain itu, Puan juga melakukan bilateral meeting dengan sejumlah pimpinan parlemen anggota IPU lainnya, di antaranya dengan Thailand dan Georgia.
Menurut Irine, kehadiran Puan di Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi. Termasuk apresiasi sejumlah anggota parlemen negara sahabat atas pandangan yang disampaikan Puan.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.
“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan pidato beliau,” tambahnya.
Pemilihan atau voting Presiden IPU ke-32 akan dilaksanakan pada Jumat (9/10). Kandidat terpilih akan menggantikan Tulia Ackson sebagai Presiden IPU untuk masa jabatan tiga tahun (2026–2029).
(Akhirudin)
