SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan panas di Gedung Parlemen. Program andalan pemerintah untuk menekan angka stunting ini dinilai masih jauh dari harapan—terutama karena belum menyentuh daerah-daerah yang paling butuh perhatian.
Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih, tak segan melontarkan kritik tajam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (6/5/2025). Politisi PDIP itu menyebut, pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu masih terlalu ‘Jakarta-sentris’.
“Hingga triwulan kedua, program ini masih ngendon di Kota Bengkulu. Ada enam titik SPPG, katanya mau nambah tiga. Tapi yang lebih butuh di kabupaten-kabupaten lain malah belum tersentuh!” ujar Eko, dengan nada geram.
Yang bikin Eko makin gregetan, sampai sekarang belum jelas bagaimana evaluasi gizi siswa dilakukan. “Masa program segede ini jalan tanpa tahu kondisi awal anak-anak? Gimana bisa yakin program ini berhasil kalau datanya aja belum jelas?” tegasnya.
Menurut Eko, Pemerintah Provinsi Bengkulu sebenarnya sudah ngotot minta perluasan ke 20 titik sekolah di berbagai kabupaten. Tapi, pemerintah pusat belum kasih lampu hijau. Alasannya? Masalah sinkronisasi data dan kesiapan teknis.
“Kalau hanya sekolah yang infrastrukturnya udah siap yang dapat MBG, terus yang sekolahnya di pelosok, yang murid-muridnya justru kekurangan gizi, gimana? Jangan sampai program ini malah makin bias ke kota-kota aja,” tambahnya.
Secara nasional, selain jumlah penerima MBG, isu seperti kasus keracunan makanan juga mencuat. Tapi Eko menegaskan, indikator utama tetap satu: turunnya angka stunting dan meratanya akses makanan bergizi.
Ia mendesak BGN untuk buka suara soal arah kebijakan dan sistem evaluasi program ini. “Jangan diam saja. Rakyat butuh kejelasan,” katanya menutup.
(Anton)
