SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa masih adanya resiko-resiko signifikan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun sudah terlihat adanya perkembangan yang positif di berbagai belahan dunia dalam tiga bulan terakhir atau pada triwulan kedua tahun ini, namun masih terdapat ketimpangan pemulihan ekonomi global.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/11/2021).
“Dalam tema pemulihan ini, Indonesia yang akan menjadi tuan rumah serta sebagai presidensi G20 akan memanfaatkan acara ini untuk membahas penanganan masalah-masalah penting pada tataran global yang tidak hanya bagi para anggota G20 saja namun juga bagi seluruh negara di dunia,” jelas Menkeu.
Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 merupakan bukti kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani pemulihan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19. Tema yang dipilih pada keketuaan Indonesia di G20 adalah “recover together, recover stronger”.
Menurut Menkeu, tema ini mencerminkan pentingnya mempromosikan produktivitas dan ketahanan serta stabilitas, dan juga memastikan adanya perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Upaya ini akan didukung oleh kepemimpinan global yang kuat serta lingkungan kemitraan yang mendukung.
“Maksud dan tujuan tema ini adalah untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi kebijakan keuangan dan fiskal-moneter untuk mendorong pemulihan secara bersama-sama dan tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam jalur pemulihan,” kata Menkeu
Saat ini Indonesia telah menetapkan satu tonggak yang sangat penting tentang reformasi Undang-undang perpajakan, yang didalamnya mengatur tentang pajak karbon. Hal ini kaitannya adalah komitmen Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim.
“Kami bersama dengan ADB juga telah merencanakan suatu mekanisme untuk membangun energi yang lebih hijau dan yang lebih baik, dengan meluncurkan mekanisme transisi energi. Ini adalah suatu aksi konkrit Indonesia yang didukung oleh ADB dalam upaya kami untuk bisa menangani masalah energi berbasis batubara dimana kita tahu bahwa ada nilai emisi karbon yang sangat tinggi. Jadi kita akan terus menangani masalah ini dengan hati-hati dan lebih efektif,” lanjut Menkeu.
Sebagai bagian dari keanggotaan masyarakat global dan juga sebagai presidensi G20, Indonesia akan memanfaatkan momentum keketuaan ini untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama global. Menurut Menkeu, sebagaimana halnya dalam pandemi, perubahan iklim itu juga tidak bisa ditangani oleh satu negara meskipun mereka adalah negara yang terbesar.
“Saya yakin dengan keterlibatan aktif ADBI, maka pengembangan kebijakan berbasis bukti dapat membantu banyak negara anggota untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada khususnya yang diakibatkan oleh Covid dan juga tantangan lain yang besar yaitu perubahan iklim. Kita akan bisa mendukung semua negara anggota untuk terus memformulasikan kebijakan dan kerjasama yang baik antar negara supaya kita bisa mengatasi masalah yang sangat penting ini secara global,” tutup Menkeu. (Akhirudin).
