SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) 2025 sebesar 6,5 persen. Keputusan ini disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024). Pengumuman itu dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kenaikan Upah Minimum untuk Pekerja
Dalam konferensi persnya, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama para menteri dan pertemuan dengan pimpinan buruh.
“Setelah membahas dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kami memutuskan untuk menaikkan upah minimum rata-rata nasional sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa kenaikan ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjaga daya saing usaha di tengah tantangan ekonomi global.
Gaji dan Tunjangan Guru Ikut Naik
Selain upah pekerja, Prabowo juga mengumumkan kebijakan besar untuk kesejahteraan guru. Guru ASN akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan mulai 2025.
“Walaupun baru satu bulan memimpin, kami sudah bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan paling keras,” ujarnya disambut tawa.
Kebijakan ini mencakup guru ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan guru non-ASN. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 81,6 triliun, meningkat Rp 16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Target Peningkatan Kualitas Guru
Prabowo juga menargetkan peningkatan jumlah guru bersertifikasi menjadi 1.932.666 orang pada 2025, setara dengan 64,4 persen dari total guru. Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan diperluas bagi 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1.
“Masih ada 249.623 guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1. Pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan mulai 2025 agar mereka dapat meningkatkan kualifikasinya,” tambahnya.
Bantuan untuk Guru Non-ASN
Bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi, pemerintah tengah merancang program bantuan berupa cash transfer. Detail besaran dan cakupan bantuan ini akan diumumkan pada 2025 setelah pembahasan selesai.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para guru tetapi juga kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.
(Anton)
