SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-80, menandai perjalanan panjang sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi bangsa. Sejak berdiri pada 1945, MPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tinggi negara, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memasuki usia delapan dekade, MPR terus berupaya beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai lembaga yang merumuskan pokok-pokok pikiran dalam konstitusi dan memiliki kewenangan memilih Presiden serta Wakil Presiden, MPR memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan negara. Di era digital ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya mempertahankan nilai-nilai dasar, tetapi juga memastikan konstitusi tetap relevan menghadapi perubahan besar di bidang politik, sosial, dan ekonomi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan pentingnya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia. “Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang dapat menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Perkembangan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam menangkal arus informasi yang salah atau hoaks. Untuk itu, MPR memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menjalin komunikasi langsung dengan publik, memperkuat literasi politik, serta menjadikan proses demokrasi lebih inklusif dan transparan.
Sekretaris Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Dr. Sugianto, M.Si., menyampaikan bahwa bantuan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pengelolaan informasi menjadi lebih efisien dan promosi yang lebih efektif, khususnya bagi generasi muda yang dikenal sebagai digital native.
“AI dapat membuka wawasan baru bagi semua orang dalam memanfaatkan berbagai tools, termasuk dalam pembuatan konten otomatis yang dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi,” jelasnya.
Mendekatkan konstitusi kepada generasi muda juga menjadi fokus utama MPR. Generasi Z yang hidup di tengah ekosistem digital kerap kurang tertarik mempelajari nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itu, MPR menggelar seminar, webinar, dan memproduksi konten visual kreatif di media sosial guna menumbuhkan rasa cinta tanah air serta pemahaman mendalam tentang peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa.
Gagasan konstitusi modern yang relevan untuk generasi kini dan mendatang diharapkan sederhana dan mudah dijalankan. Pemanfaatan teknologi di antaranya menjamin akses internet yang cepat dan aman, menyediakan pendidikan yang fleksibel, melindungi pekerja digital dan pelaku ekonomi kreatif, menjamin lingkungan hidup yang bersih dan sehat, membuka ruang demokrasi digital lewat aplikasi resmi, menjunjung kebebasan berekspresi dengan etika, serta menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif, bekerja, belajar, dan hidup nyaman di tengah dinamika zaman.
Dengan komitmen untuk terus bertransformasi, MPR RI menegaskan kesiapan menghadapi tantangan masa depan, menjaga demokrasi, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, sambil memastikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap relevan dari masa ke masa.
(Anton)
