SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut membahas kinerja penerimaan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2026 yang menunjukkan capaian positif di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam pemaparannya, Purbaya menyampaikan bahwa hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp574,9 triliun atau sekitar 18,2 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut juga mencerminkan pertumbuhan sebesar 10,5 persen secara tahunan (year-on-year).
“Pendapatan negara kita sampai dengan Triwulan I menunjukkan tren yang cukup baik. Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.
Ia merinci, kontribusi terbesar masih berasal dari sektor perpajakan dengan total Rp462,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun. Penerimaan perpajakan bahkan tumbuh hingga 14,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Purbaya, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang berdampak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta membaiknya kinerja sektor usaha di berbagai bidang.
“Pertumbuhan pajak kita cukup kuat, bahkan di beberapa sektor mencapai lebih dari 20 persen. Ini menunjukkan basis ekonomi kita mulai menguat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dalam kondisi sehat dan mampu berfungsi sebagai peredam (shock absorber) terhadap berbagai tekanan global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Ia juga menepis isu yang sempat beredar terkait kondisi kas negara yang disebut-sebut hanya cukup untuk beberapa minggu.
“Itu tidak benar. APBN kita dalam kondisi aman dan terkelola dengan baik. Kami memastikan seluruh kewajiban negara tetap dapat dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai capaian penerimaan negara pada awal tahun ini patut diapresiasi, namun tetap memerlukan pengawasan dan optimalisasi, terutama dari sisi perpajakan.
“Kami melihat kinerja awal tahun ini cukup baik, tetapi pemerintah perlu terus meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak agar target APBN dapat tercapai secara optimal,” kata Misbakhun.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan dunia usaha, agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi XI juga menyoroti potensi tantangan ke depan, seperti ketidakpastian global, pergerakan harga minyak dunia, serta dinamika nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi penerimaan negara.
Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta peningkatan efisiensi belanja negara.
“Kami akan terus menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan APBN tetap adaptif terhadap berbagai perubahan,” pungkasnya.
Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan menegaskan bahwa kinerja penerimaan negara pada Triwulan I 2026 berada pada jalur positif. Meski demikian, pemerintah dan DPR sepakat untuk terus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan serta menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
(Anton)
