Jakarta-Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai disain pemilu serentak tidak sesuai dengan karakter kekhasan dan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara archipelago (terdiri dari ribuan pulau).
“Betul-betul tidak nginjak bumi di negara Indonesia. Negara unik archipelago dari Sabang sampai Merauke punya karakter kekhasannya sendiri, dipaksakan dengan pola seragam. Agak dzholim juga disainernya,” tegas dalam Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi? di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Karenanya, Wiwik-panggilan karib Siti Zuhro-setuju perlunya menata ulang disain pemilu yang jauh lebih membumi. “Jangan dipercayakan lagi pada disainer-disainer yang lalu. Kemarin itu (Pemilu Serentak 2019) mengedepankan pemilu borongan, lima kotak, tidak sesuai dengan karakter masyarakat dan kondisi wilayah Indonesia,” katanya.
Wiwik mengaku tidak heran Pemilu Serentak 2019 banyak menuai masalah. Salah satu fenomena baru dalam sejarah kepemiluan di negeri ini adalah banyaknya korban jiwa dari petugas penyelenggara pemilu yang jumlahnya mencapai 700 an orang. “Kita catat pilihan pemilu ini tidak hanya mengurangi kualitas kita dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Wiwik berharap ke depan sistem pemilu dirancang tidak jmembuat ruwet rakyat Indonesia sendiri. “Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh daerah, mestinya mulai dipertimbangkan secara serius. Kita berdemokrasi nggak usahlah terlalu ruwet, complicated dan sebagainya,” tegasnya.
Sedangkan Anggota DPD RI Jhon Pieris mendukung penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dipisah kembali pada Pemilu 2024 karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa. “Kita sepakat bahwa ke depan itu harus ditinjau ulang. Istilahnya harus dipisahkan kembali ke zaman sebelumnya,” ujarnya.
Hal senada dikatakan anggota DPR Hetifah Sjaifudian. Legislator Partai Golkar mengatakan semula pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem presidensial. “Tetapi jika harus dievaluasi tentu harus meminimalisir money politics, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut,” tegas Hetifah.(DSK)
