SUARAINDONEWS.CO,M, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengingatkan penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Pemilu 2024) mendatang mencari solusi agar kejadian atau insiden pada Pemilu 2019 tidak terulang. Khususnya terkait banyaknya jatuh korban akibat kelelahan.
Selain penyelenggara Pemilu, Fahri Hamzah juga mengingatkan kepada Pemerintah dan DPR RI yang saat ini terus membahas seluruh persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Bagaimanapun, Pemilu 2024 sepatutnya tidak menimbulkan korban jiwa atau ‘zero accident’.
“Pemilu 2019 adalah sejarah buruk bagi pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Air,” kata Fahri Hamzah saat bincang-bincang dengan media di The Taliwang Heritage Resto di Depok, Jawa Barat, Senin (6/12/201).
“Untuk itu, saya minta semua pihak yang terkait dengan gelaran pemilu, mencari solusi bagaimana Pemilu mendatang zero accident,” sambung politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Ia mengungkapkan, pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit akibat beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar.
Belajar dari pengalaman pahit tersebut, maka perlu adanya mitigasi terhadap para korban pelaksana Pemilu Serentak 2019 yang lalu. Termasuk mengenai pertanyaan apakah kemudian pelaksanaan pemilu serentak tetap harus dilaksanakan atau tidak.
“Perlu adanya koreksi. Jangan sampai ada kesan kecenderungan elit yang menyederhanakan pemilu. Tetapi, di saat yang bersamaan salah juga kalau mitigasi terhadap para korban kemarin itu, para petugas pemilu tidak ditelusuri,” ujarnya.
Fahri menekankan, kalau tidak bisa dimasukan dalam aturan pada Undang-Undang (UU) Pemilu, karena ada kesepakatan tidak direvisi, tentunya menurut Fahri hal itu bisa melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) oleh para penyelenggara pemilu saat melakukan pembahasan nanti.
“Keselamatan jiwa para petugas KPPS harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Jangan sampai peristiwa Pemilu 2019 terulang kembali. Bila perlu dipikirkan juga jaminan asuransi bagi para petugas KPPS,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Fahri juga meminta agar Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dihapus menjadi nol persen, karena persyaratan itu telah menyebabkan calon presiden (Capres) potensial terkendala, karena capres yang diajukan partai atau gabungan partai sebesar 20 persen.
“Bila presidential threshold dihapus, semua putra daerah bisa memiliki peluang yang sama untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan kita juga bisa mencari dan menggali sumber potensi kepemimpinan, terutama dari daerah,”sebut dia.
“Dengan begitu, kesempatan tampil bukan hanya untuk orang yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa saja, tetapi seluruh wilayah, seperti Papua, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, Tidore dan lain-lain,” ucap Fahri Hamzah. (wwa)
