SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Indonesia kembali mencuri perhatian dunia internasional. Tanpa banyak gembar-gembor, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026, bertepatan dengan usia dua dekade lembaga tersebut.
Penetapan ini dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Momen ini langsung menjadi sorotan karena menandai tonggak penting peran Indonesia di panggung multilateral global.
Sebelumnya, negara-negara dalam Asia-Pacific Group (APG) telah sepakat mengusung Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB melalui mekanisme pemilihan kawasan. Kesepakatan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025, membuka jalan bagi Indonesia untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Di balik penetapan ini, Kementerian Luar Negeri mengakui adanya kerja diplomasi yang intens. Di bawah koordinasi langsung Kemlu, seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri digerakkan untuk melakukan pendekatan aktif, termasuk kepada para duta besar negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta. Langkah ini sejalan dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat pengaruh Indonesia di forum internasional.
Peran kunci juga dimainkan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, yang selama ini menjadi ujung tombak Indonesia di Dewan HAM PBB. Upaya tersebut diperkuat oleh PTRI New York serta berbagai perwakilan RI lainnya di luar negeri.
Tongkat kepemimpinan Dewan HAM PBB pada 2026 akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sosok diplomat senior ini dikenal berpengalaman, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai agenda kerja tahunan. Pemerintah menegaskan bahwa peran tersebut akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang, di tengah kompleksitas isu HAM global yang kerap sensitif dan sarat kepentingan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama masa kepemimpinan. Fokus utama presidensi Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, sekaligus menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global.
Menariknya, presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, mengingat mekanisme kepemimpinan lembaga ini bergilir antar kelompok kawasan.
Catatan Indonesia di Dewan HAM PBB juga bukan hal baru. Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, serta dua kali menjabat Wakil Presiden, masing-masing pada 2009 dan 2024. Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005.
Dengan rekam jejak tersebut, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB 2026 diprediksi bakal terus menjadi sorotan—bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga bagaimana Indonesia memainkan peran penyeimbang di tengah dinamika HAM global yang kian kompleks.
(Anton)
