SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemerintah harus ikut melakukan sosialisasi empat pilar sebagai upaya membentengi potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat. Lan gkah tersebut diperlukan untuk menghindari meningkatnya jumlah potensi radikalisme dan yang belum terkena dampak radikalisme.
“Dari survei ditemukan ada potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat. Pemerintah juga harus membentengi dengan sosialisasi radikalisme tidak meningkat dan yang belum terkena dampak radikalisme perlu dibentengi, ” kata Mahyudin di media center Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (21/11/2018).
Mahyudin menyebut UU MD3 mengamanatkan kepada lembaga MPR ini untuk sosialisasi Empat Pilar yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD NRI 1945.
“Dalam sosialisasi disebut MPR tidak melakukan doktrinisasi, ” kata politisi Partai Golkar itu.
Mahyudin mengusulkan agar materi sosialisasi empat pilar MPR dimasukkan dalam kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD). Manfaat empat pilar sejak PAUD, anak-anak akan memahami, menghayati, memiliki etika, moral, nasionalisme, mencintai dan komitmen mempertahankan NKRI itu sejak dini.
Sementara Irmanputra Sidin, Pakar Hukum Tata Negara berharap agar MPR menjadi rumah kebangsaan. Diakui tugas lembaga ini berat seperti mengubah dan menetapkan UUD, bisa memakzulkan Presiden, dan bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden. “Tugas berat inilah yang membuat MPR tak bisa disamakan dengan lembaga negara lain apalagi dengan kementerian, ” katanya.
Irman mengakui dengan anggota mencapai 692 orang, tak mudah mengumpulkan orang sebanyak itu. “Beda dengan hakim MK yang jumlahnya sembilan, ” tuturnya.(Bams/EK)
