SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah agar menghentikan kebijakan ekspor benih lobster yang menyebabkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau ditanya bagaimana perkembangan ke depan, saya akan tetap mendorong Komisi IV menghentikan ekspor benih lobster. Ya kita berharap setelah peristiwa ini ekspor baby lobster dihentikan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Terlepas dari itu, Dedi berharap, Menteri Edhy dapat menjalani pemeriksaan dengan baik di KPK. Dedi juga mendoakan Edhy agar tabah dalam menghadapi masalah ini.
“Sebagai mitra kan kita berharap kalau pak menterinya tidak ada apa-apa, baik-baik saja, sebagai mitra ya kita mendoakan semua masalahnya bisa dihadapi dengan baik,” ujar Dedi yang meminta masyarakat tidak berasumsi lebih jauh dan menunggu informasi resmi dari KPK soal Menteri Edhy.
“Pertama bahwa kita belum berasumsi apa pun tentang apa sih yang menjadi materi pemeriksaan Pak Edhy hari ini, sehingga kita belum bisa memberikan kesimpulan. Materi pemeriksaannya apa, yang disangkakannya apa. Kita tunggu nanti pengumuman resmi dari KPK,” tandas politisi Partai Golkar ini.
Seperti diketahui, KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Eddy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 01.23 dini hari.
Edhy ditangkap setelah pulang dari Amerika Serikat. Di mana, istrinya Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi V DPR RI dan beberapa pegawai KKP ikut ditangkap.
“Ditangkap di Soetta, sekitar jam 01.23 WIB dini hari ada beberapa orang baik keluarga dan juga orang KKP. Detailnya nanti kita ekspose dalam perkara apa dan modusnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi.
Ghufron mengatakan, hingga saat ini menteri Edhy dan beberapa pihak yang diciduk sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. (TS)
