SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa panen raya sudah berlangsung di semua daerah dengan produktivitas beras yang tidak meleset dari analisa pemerintah.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa mulai Februari sampai Maret 2023 ini proses-proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah,” kata Mentan Syahrul setelah diterima Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/02/2023).
Menurut Syahrul, yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari dan Maret, berbagai daerah produksi akan memasuki awal panen raya.
“Untuk Februari saja ada kurang lebih 1 juta hektare (lahan yang panen) kemudian akan panen, dan Maret itu 1,9 juta hektare, itu awal-awal panen raya,” ujarnya.
Pada Maret hingga April 2023, berbagai daerah akan memasuki puncak panen. Menurut Syahrul, produksi beras pada puncak panen akan mencapai sedikitnya 5,9 juta ton.
“Rata-rata 5,9 (juta ton) dari data yang ada ya, yang selama ini kami jadikan rujukan. Walaupun dengan berbagai varietas yang kami pakai sekarang sudah lebih dari itu. Tetapi kami pakai yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS,” ujar dia.
Produksi beras pada masa puncak panen, kata Syahrul, sesuai dengan analisa pemerintah. Produksi beras dalam negeri ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Bapak Presiden mengatakan, kapan puncak panen ? ya di sekitar awal-awal minggu pertama, minggu kedua Maret itu mulai masuk pada puncak panen yang ada, dan tentu kita berharap ya serapan ini bisa secara maksimal dilakukan oleh kepentingan-kepentingan konsumen kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berulang kali memperingatkan jajaran menteri soal kenaikan harga beras. Jokowi mengingatkan bahwa perlu ada pengendalian karena harga komoditas tersebut terus naik di awal 2023.
Syahrul mengatakan menangani masalah ketersediaan beras. Soal harga, kata dia, kembali ke para pelaku perdagangan. Dia berharap harga beras tidak terlalu turun karena berkaitan dengan kepentingan petani, namun tidak boleh terlalu meningkat karena dapat membebani konsumen.
“Ini lah yang perlu kami normalisasi atau normatifkan semua pihak untuk semua bisa melakukan (pengendalian harga beras),” ujarnya. (ANT/RF)
