SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8/2022).
Rakor tersebut digelar secara hybrid, yaitu tatap muka secara terbatas di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat.
Sementara secara daring dilaksanaan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan melalui akun Youtube Kemendagri RI.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Rakor tersebut digelar dalam rangka merespons arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah-langkah preventif atas dampak inflasi yang juga terjadi secara global.
“Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan tentang perlunya kita melakukan langkah-langkah yang antisipatif untuk menangani inflasi,” kata Mendagri saat membuka dan memandu dimulainya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.
Dia juga menjelaskan, perlunya gerakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar inflasi tidak berdampak pada sektor lainnya.
Pasalnya, di negara-negara yang mencatatkan inflasi tinggi atau hiperinflasi, hal tersebut berdampak pada terjadinya krisis sosial, pengangguran, penduduk yang makin miskin, dan krisis keamanan, bahkan akhirnya krisis politik. Karenanya, langkah-langkah integratif antara pemerintah pusat dan Pemda penting dilakukan.
“Kita tidak menginginkan efek domino tersebut terjadi, karena bila terjadi krisis sosial, keamanan, dan politik itu akan membuat negara menjadi mundur, bukan menjadi maju,” tukasnya.
Kunci pengendalian inflasi
Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, Mendagri meminta seluruh provinsi dan kabupaten/kota bergerak melakukan penanganan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat sendiri yang bekerja,” ujar Mendagri.
Mendagri mengatakan, apabila bupati dan wali kota mampu mengatasi inflasi atau ketersediaan stabilitas pangan di daerahnya masing-masing, maka tugas pemerintah provinsi akan lebih ringan.
Kondisi ini juga berlaku ketika gubernur mampu mengatasi inflasi dan ketersediaan pangan di daerahnya, maka kebutuhan intervensi pemerintah pusat dalam melakukan penanganan akan lebih sedikit.
Di lain sisi, lanjut Mendagri, Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) bakal mengumumkan laju inflasi di masing-masing daerah, utamanya di tingkat provinsi setiap bulannya.
Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui kinerja masing-masing provinsi. Nantinya, kata Mendagri, daerah dengan penanganan yang memuaskan akan diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan.
“Jadi kita tahu nanti mana provinsi yang tinggi mana yang rendah. (Inflasinya) yang tinggi ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform, buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan. Biar masyarakat melihat siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak,” terang Mendagri.
Tak hanya itu, Mendagri juga meminta pemerintah provinsi agar mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya. Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
“Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota maka kita juga bisa membaca nanti, oh di daerah ini yang bagus, inflasinya terkendali, kepala daerahnya top. Yang ini (angka) inflasi jauh sekali, tidak terkendali,” ungkap Mendagri.
Selain itu, bagi daerah yang laju inflasinya tinggi nantinya akan didatangi tim untuk mengetahui persoalan yang dihadapi. Apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Bukan tak mungkin, hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengganti penjabat yang bersangkutkan.
“Kalau dia bukan dari Pj. (penjabat) dari Pilkada kita berikan warning, supaya masyarakat paham, bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih,” tegas Mendagri.
Mendagri secara tegas meminta kepala daerah memprioritaskan penanganan inflasi. Meski masih tergolong ringan dan dapat terkendali, Mendagri meminta kepala daerah tak menyepelekan isu inflasi.
Mendagri juga membeberkan berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani inflasi. Upaya itu seperti dengan mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan
Selain itu, Pemda perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tetap sasaran ke masyarakat tidak mampu. Kemudian, Pemda juga perlu melaksanakan gerakan penghematan energi.
Pemda juga dapat menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Pemda juga perlu membangun kerja sama antardaerah dalam memenuhi kekurangan komoditas.
Selain itu, Pemda diminta agar mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bansos dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Mendagri meminta kepala daerah beserta pejabat di daerah berhati-hati dalam melakukan komunikasi kepada publik. Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tak lantas membuat masyarakat menjadi panik. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali.
“Jangan membuat mereka panik, karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying,” tandas Mendagri.
Adapun Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang hadir secara tatap muka maupun daring. Narasumber tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia yang diwakili Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. Selain itu, acara tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPKP, dan perwakilan dari Bareskrim Polri. (wwa)
