KOTA BANDUNG — Manajemen kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan dijadikan percontohan nasional khususnya dalam pendanaan obligasi daerah.
Hal ini terungkap usai pertemuan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (3/7/2023).
Ditemui usai pertemuan, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, manajemen keuangan Pemda Provinsi Jabar dianggap sangat baik sehingga mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional maupun sukuk.
“Jabar dianggap manajemen keuangannya sangat baik maka akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional atau syariah yaitu sukuk,” katanya.
Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — menuturkan, pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan.
Untuk itu Jabar telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dana umat, pinjaman daerah, dana CSR, dan KPBU.
“Kalau hanya mengandalkan APBD saja waktunya terlalu panjang maka harus ada inovasi mempercepat itu khususnya untuk infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal maka dia akan mengakselerasi ekonomi-ekonomi yang menjadi fasilitasi dari infrastruktur itu,” jelasnya
Ia menyebut Jabar membutuhkan dana sebesar Rp800 triliun untuk mengejar mimpi infrastuktur yang sangat paripurna. Sedangkan dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur hanya sanggup Rp50 triliun.
“Kebutuhan pembangunan Jabar itu Rp800 triliun, dalam 5 tahun infrastruktur kita hanya sanggup Rp 50 triliun. Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paripurna,” tuturnya.
