SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) menggelar media session bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertajuk “Memahami Pemilu Lebih Dalam” di AONE Hotel, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan, serta praktisi media Puspita Ayu.
Ketua KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting bagi pewarta untuk memahami perkembangan isu kepemiluan secara lebih mendalam.
Terlebih, kata Satryo, tahapan menuju Pemilu 2029 semakin dekat. Karena itu, media perlu mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan fungsi sebagai salah satu pilar demokrasi.
“2029 sudah dekat. Kalau kemudian kita kemarin sudah melewati beberapa kali bentuk pemilu, maka kita sudah harus mulai bersiap,” kata Satryo saat membuka diskusi.
Menurutnya, pembahasan mengenai kepemiluan perlu terus mengikuti perkembangan regulasi maupun praktik demokrasi yang telah berlangsung dalam sejumlah pemilu sebelumnya.
Sementara itu, Wahyu Dinata dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi kepemiluan, khususnya bagi jurnalis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Pewarta perlu memahami regulasi pemilu agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan berimbang,” ujar Wahyu.
Dia menilai pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu modal penting bagi pewarta untuk menyajikan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan memiliki dasar yang jelas.
“Pemahaman terhadap regulasi menjadi modal penting bagi jurnalis dalam meliput isu kepemiluan,” katanya.
Menurut Wahyu, pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis pada regulasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses demokrasi secara lebih utuh.
“Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi pemilu yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Wahyu juga menjelaskan salah satu indikator pemilu yang demokratis adalah prinsip *“predictable procedures, unpredictable results”*, yakni prosedur yang dapat diprediksi dan dijalankan secara konsisten, sementara hasil pemilu tetap terbuka dan tidak dapat ditentukan sebelumnya.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga proses pemilu agar berlangsung secara demokratis, transparan, serta memberikan ruang yang setara bagi seluruh peserta.
“Pemilu bukan hanya soal tahapan, tetapi juga bagaimana aturan dipahami dan dijalankan dengan baik,” demikian Wahyu.
(Riana P)
