SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komnas HAM meminta seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden melibatkan kelompok rentan dalam menentukan kebijakan publik jika nanti terpilih.
“Jadi, kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok buruh tani, nelayan, itu suaranya harus didengar dalam pembuatan kebijakan,” kata anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Hal tersebut, kata dia, agar seluruh kebijakan pemerintah yang lahir dapat dinikmati dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, kelompok rentan ini kerap luput dari perhatian pemerintah dalam pembahasan hingga memutuskan kebijakan.
Alhasil, kebijakan yang dilahirkan pemerintah justru bisa merenggut hak asasi kelompok rentan tersebut.
“Jadi, dilibatkan agar kelompok rentan ini tidak menjadi korban atau bahkan dikorbankan dalam pembangunan yang bersifat sewenang-wenang,” kata dia.
Keterlibatan itu, lanjut Pramono, merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga hak demokrasi kelompok rentan dalam berpendapat.
Dengan demikian, dia yakin kelompok rentan di Indonesia akan terhindar dari kebajikan pemerintah yang diskriminatif.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (ANT/Akhirudin)
