SUARAINDONEWS.COM, Medan – Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan mengenai realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pertumbuhan UMKM di daerah sesuai dengan lingkup kerja Komite.
Elviana selaku Ketua Komite IV yang juga senator Provinsi Jambi dalam sambutannya menyampaikan terdapat setidaknya lima permasalahan penyaluran KUR kepada UMKM.
Salah satunya, masih ada sejumlah kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pengajuan KUR, utamanya di sisi administrasi.
Masalah lainnya, masih ditemukan bahwa para penerima KUR umumnya adalah nasabah bank yang memang sudah bankable, yang selama ini sudah mendapatkan kredit bank dengan bunga komersial. Sementara UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank, masih tetap belum terbantu oleh KUR dengan berbagai alasan,” kata Elviana, Senin (5/9/2022).
Agus Tripiyono, Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, dalam pembukaannya menggambarkan kondisi penyaluran KUR dan perkembangan UMKM selama masa pandemi.
Dalam paparannya, ia mengatakan, dukungan permodalan merupakan kendala terbesar UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumut berharap bantuan dan dukungan perbankan melalui bunga yang murah dari kredit perbankan, salah satunya dari KUR.
Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori, dalam presentasinya menjelaskan kondisi jasa industri keuangan di Sumatera Utara, termasuk juga mengenai penyaluran KUR di provinsi tersebut.
“Salah satu kemajuan yang terjadi di Sumut, karena tim percepatan akses keuangan daerah telah terbentuk di 33 kabupaten/kota seluruh Sumut,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Doddy Zulverdi, turut menyampaikan kemajuan atas pemulihan ekonomi Sumut.
Meski demikian, ia menyatakan, bahwa perbandingan pemulihan ekonomi di sumut lebih lambat dibandingkan pemulihan ekonomi secara nasional.
“Oleh karena itu, sorotan DPD RI terhadap KUR adalah suatu hal yang perlu kita upayakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mencegah dampak negatif faktor geopolitik global,” katanya.
Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Senator asal Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan keprihatinannya mengenai dampak pandemi terhadap UMKM.
“Masalah yang paling sering dialami oleh UMKM adalah minimnya modal usaha sehingga kegiatan terhambat,” katanya.
Yustina Ismiati, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah, membahas kondisi kebijakan terkini, yakni kenaikan BBM yang berimbas pada UMKM.
“Presiden telah meluncurkan BLT untuk UMKM. Lantas, kebijakan apa yang diambil BI pasca kenaikan harga BBM?” tanyanya kepada Bank Indonesia Perwakilan Sumut di dalam rapat.
Senator Provinsi Jawa Barat, Eni Sumarni, menyoroti aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya tentang maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Salah satu dampaknya, BTN sulit memberikan kredit karena masyarakat lebih mudah mengakses pinjol ilegal,” katanya.
Sudirman, Anggota Komite IV yang berasal dari Provinsi Aceh, menjelaskan penyaluran KUR yang banyak disalurkan oleh Himbara dan BPD.
Ia juga menyoroti permasalahan pinjol ilegal yang banyak menjerat masyarakat kecil. “Bagaimana OJK memproteksi masyarakat terkait pinjaman online sehingga kasus pinjol ilegal tidak terjadi lagi?” tanya Sudirman.
Faisal Amri, Senator Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan usulannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terkait usaha mikro dan kecil, saya mengusulkan agar mengubah nama Kredit Usaha Rakyat menjadi Pinjaman Usaha Rakyat (PUR) yang tanpa bunga. Dengan demikian, “Adanya PUR bisa memudahkan masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Faisal.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI dari Kalimantan Barat, Sukiryanto, mempersoalkan berbagai permasalahan penyaluran KUR berdasarkan pengalamannya serta aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya.
“Misalnya, pembobolan token KUR Bank Mandiri serta perlunya mempercepat laju penyaluran FLPP dan realisasi Tapera di BTN,” kata Sukiryanto.
Rapat kunjungan kerja ini ditutup oleh Elviana selaku Ketua Komite IV dengan menyampaikan apresiasinya atas pemaparan serta diskusi yang berlangsung.
Ia menekankan bahwa hasil rapat kerja mengenai KUR akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama instansi terkait di tingkat pusat serta dalam pertimbangan DPD RI atas RAPBN 2023 yang pemerintah buat. (wwa)
