SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet usai menghadiri buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (06/05/19).
Turut hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Bambang mengungkapkam dalam diskusi kecil sambil menunggu Azan Magrib bersama Wapres, Ketua MPR, Ketua DPD dan saya sebagai Ketua DPR, Presiden menjelaskan dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektar untuk ibu kota negara yang baru. Bahkan Presiden menyampaikan sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar yang siap dibangun.
“Intinya kita membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya. Semua nanti, kata presiden akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN,” jelas Bamsoet.
Dengan demikian, pemerintah tidak perlu membangun bandara baru. Apabila wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru. “Dari hasil kajian Bappenas, dana yang dibutuhkan total kira-kira Rp 480 triliun,” tambah Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, hasil kajian pemindahan ibu kota negara yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja dengan berbagai komisi di DPR RI.(Bams)
