SUARAINDONEWS.COM, Tidore-Keberagaman budaya daerah adalah warisan kekayaan sekaligus ketahanan nasional bangsa yang harus terus dijaga, demikian terungkap dalam Webinar Nasional Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Rekonstruksi Hubungan Sejarah dan Budaya Tidore-Papua Untuk Memperketat Ketahanan Nasional Dalam Bingkai NKRI” Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Lembaga Adat Kesultanan Tidore dan Universitas Khairun, di Kedaton Kasultanan Tidore, Maluku Utara, Rabu, (18/11).
Turut hadir para Senator H. Ahmad Nawardi (Ketua PURT DPD RI), Andi Muhammad Ihsan, Stefannus B.A.N Liow, Arniza Nilawati, Habib Ali Alwi, Hilda Manafe, Matheus Stefi Pasimanjeku, Namto Hui Roba, Mamberop Y Rumakiek, Oni Suwarman, Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malut Herman Oesman, para tokoh masyarakat adat Tidore.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memaparkan bahwa Indonesia dalam perjalanannya saat ini terus berproses dalam sejarah, pernah mengalami masa kejayaan dan kini menjadi tugas kewajiban anak bangsa menjaga NKRI. Tugas kita sebagai anak bangsa sebagai bagian dari sejarah adalah untuk memperkuat, memperkokoh, berbuat yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Lahirnya Indonesia karena ada kesepakatan politik, kesadaran untuk mau menyatu meskipun berbeda,’ ungkap Nono.
Dan Indonesia sebagai sebuah negara yang diwariskan kepada kita telah berumur 75 tahun dan terus berproses. Tidore dan Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai besar sejarah terbentuknya NKRI. Kita ingin Indonesia sebagai NKRI bisa bertahan sepanjang masa jangan sampai punah, toleransi kerukunan tidak bisa dihindari harus dijaga. Ini yang melahirkan tata nilai yang dinamakan Pancasila oleh para pendiri bangsa, dari perbedaan yang ada kita disatukan, kita rawat betul Pancasila pendekatan keadilan kesejahteraan dan budaya maka republik ini akan makin kokoh dan kuat, jelasnya.
FGD pun dibuka oleh Sultan Tidore Husain Alting Sjah yang juga Anggota DPD RI dari Maluku Utara selaku tuan rumah. Dikatakannya bahwa Tidore negeri kecil yang pernah menyatukan sepertiga wilayah di republik, sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa. Lewat rangkaian peristiwa sejarah Papua dan Tidore memilih bergabung dengan NKRI, bahkan Sultan Tidore Zainal Abinin Sjah sebagai Gubernur Irian Barat yang pertama (sebelum bernama Papua dan Papua Barat).
“Lewat sejarah panjang Pahlawan Nasional Indonesia Sultan Nuku dari Tidore berjuang melawan penjajah demi NKRI, juga saya ungkapkan bahwa Papua merupakan bagian dari kami dan saya berharap Indonesia memelihara kultur, budaya dan kemanusiaan di atas segala-galanya demi menjaga Indonesia yang lebih baik,” tukas Sultan Tidore.
Sementara senator Papua Barat Filep Wamafma memaparkan belajar dari sejarah hubungan kultural antara Tidore dan Papua punya sejarah panjang, bahkan menurut sejarahnya Papua pernah menjadi bagian dari Kesultanan Tidore, pendekatan budaya dan kultur membuka diskusi membuka ruang itulah yang seharusnya terus dipupuk pemerintah dengan Papua.
Satu hal yang paling pokok, bagaimana pendekatan kebudayaan, aspek kultural menjadi jalan pemersatu. Tidore berhasil membangun kekeluargaan dengan Papua, karena pendekatan akulturasi dengan mempertautkan budaya. Selain itu, pendekatan budaya menciptakan rasa saling menghormati, menghargai tanpa rasa takut, utamanya juga menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi kami bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Sedangkan Rektor Universitas Khairun Prof. Dr. Husen Alting menambahkan, arah pendekatan Papua ke depan memang harus diubah, pendekatan ekonomi melalui dana otonomi khusus ternyata masih belum menyelesaikan permasalahan harus ada pendekatan kultural. Pendekatan sejarah kultural budaya harus segera dilakukan, dari berbagai kajian dari berbagai pihak sudah diberikan kepada pemerintah harus diperhatikan. Melalui pendekatan dialog dengan memperhatikan identitas kultural, keragaman perspektif kultural untuk melakukan rekonsiliasi masa lalu dan menata masa depan, tambahnya.
DPD RI lahir untuk mengisi sistem ketatanegaraan di Indonesia untuk memberikan keseimbangan teritori wilayah, dalam hal ini mewujudkan kesejahteraan pemerataan dan keadilan bagi daerah.
“Kami lahir dari reformasi menyuarakan suara daerah untuk memperkokoh, memperkuat, menjaga NKRI, melalui perwakilan senator untuk berjuang bagi daerah-daerah, di sini kami menjaga keseimbangan karena suara daerah harus didengar oleh pusat,” pungkas Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.(mas/tjoek
