SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mengalami kendala untuk mencetak tenaga kerja terampil dan kejuruan (vokasi). Sebab hingga saat ini, jumlah balai latihan kerja (BLK) terbatas dan peralatannya masih belum diperbaharui atau direvitalisasi. Kendala lainnya adalah jumlah instruktur di BLK masih sangat sedikit.
“Idealnya, kami harus memiliki 8.000 orang instruktur. Tapi saat ini kita hanya memiliki 3.000 orang instruktur, masih kurang 5.000 orang lagi,” kata Direktur Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Suhadi, kepada wartawan di kantornya, Kamis (16/2).
Atas kondisi factual tersebut, Suhadi mengatakan Kemnaker berkeinginan merekrut tenaga instruktur sebanyak-banyaknya namun sekarang ini ada moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Suhadi mengatakan, saat ini sebanyak 301 BLK yang dikelola oleh pemerintah. Sebanyak 19 BLK merupakan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker, sementera sisanya adalah BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pemerintah daerah umumnya tidak memaksimalkan fungsi dan peran BLK. Pasalnya, bagi pemerintah BLK tidak bisa menambah pendapatan daerah, malah rugi.
Menurut Suhadi, Kemnaker belum bisa merevitalisasi BLK –BLK yang ada karena persediaan anggaran masih sangat terbatas.
“Sudah tiga tahun terakhir persediaan anggaran ini untuk Ditjen Pembinaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas cuma Rp 2,4 triliun per tahun. Dana sejumlah ini sangat kurang untuk merevitalisasi BLK-BLK,” katanya.
Ditambahkan Suhadi, karena pemerintah mempunyai keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) maka selama ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kerja. “Untuk mencetak tenaga kerja terampil dan kejuruan (vokasi) kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta,” katanya. (Bams)
